BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Google Asia Pasific semakin alot untuk bisa ditagih pajak terutangnya kepada pemerintah. Beberapa waktu lalu Google sempat bersikeras perusahaannya tidak berupa Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengatakan dengan Google Asia Pasific sudah ditetapkan sebagai BUT. Bahkan pemeriksaan yang dilakukan Google sebagai bentuk pemeriksaan BUT.
“Pemeriksaan yang kami lakukan ini adalah pemeriksaan Google yang sebagai BUT dan NPWP ini merupakan NPWP BUT yang beratas nama Google Indonesia atau Google Inc. Mereka mau duduk bersama kita untuk bernegosiasi sebagai BUT, kalau mereka tidak mau jadi BUT sudah saya sidik dari awal,” tegasnya di Jakarta, Kamis (19/1).
Menurutnya beberapa waktu lalu Google mengembalikan surat perintah pemeriksaan, sehingga Ditjen Pajak menaikkan ke tahap preliminary investigation. Haniv menyatakan hingga saat ini Google telah berjanji akan memberikan data yang dimilikinya kepada Ditjen Pajak.
“Saya beri waktu hanya 3 hari untuk Google. Kalau tidak memberikan data, maka akan kami investigasi,” paparnya.
Haniv merujuk kondisi saat ini antara Google dengan Ditjen Pajak sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang berlaku tersebut dimaksudkan untuk memberi penjelasan bahwa Google sudah berbentuk BUT.
Sebelumnya, kepada Ditjen Pajak, Google mengaku bukan wajib pajak Indonesia lantaran bukan bentuk usaha tetap (BUT). Sementara Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Ken Dwijugiasteadi menyebut,Google memenuhi kriteria BUT sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu perusahaan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia tapi menjalankan usaha di Indonesia.
Dirjen Pajak menyebut BUT dapat berupa kantor perwakilan, cabang perusahaan, pabrik, dan bengkel. "Itu sudah jelas, saya akan lakukan sesuai dengan undang-undang," kata Ken.
Selain itu, Haniv menegaskan bukti BUT lain adalah instalasi base transceiver station (BTS) yang dimanfaatkan untuk aplikasi Goolge Adsense. "Ada mesin di sana-sini, tapi server inilah yang ada iklannya," ucapnya.
Hari Kamis kemarin, perwakilan Google Indonesia memenuhi panggilan Ken untuk memverifikasi data transaksi bisnis yang mereka jalankan. Tiga perwakilan Google bungkam. Sementara juru bicara Google Indonesia, Jason Tedjasukmana, tak berkomentar terkait dengan pemeriksaan. "Saya di Korea pekan ini," tuturnya.
Ditjen Pajak meminta pertanggungjawaban pajak Google selama lima tahun terakhir. Dari perbandingan data itulah, Ditjen Pajak dapat menetapkan tagihan pajak yang harus disetorkan Google. Setelah hasil pemeriksaan keluar, Google mempunyai waktu sepekan untuk menyanggah.
Sebelumnya, Google tak mau membayar pajak karena merasa total tagihan hanya mencapai Rp337,5-405 miliar. Sedangkan Ditjen Pajak menghitung penghasilan Google pada 2015 mencapai Rp6 triliun dengan penalti Rp3 triliun. (Amu)
