Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Di Forum ILO, Menaker Paparkan Soal Stimulus untuk Tekan Pengangguran

A+
A-
2
A+
A-
2
Di Forum ILO, Menaker Paparkan Soal Stimulus untuk Tekan Pengangguran

Ilustrasi. Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik Beesco Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). Kementerian Ketenagakerjaan meminta para pengusaha merekrut kembali pekerja atau buruh yang terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19 dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja baru. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazarfoc.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan secara terperinci tentang berbagai stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah untuk menekan pengangguran di masa pandemi virus Corona.

Ida menyampaikan paparannya saat menjadi panelis dalam pertemuan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk Kawasan Asia dan Pasifik secara virtual. Pemerintah, katanya, telah menganggarkan dana penanganan pandemi senilai US$ 46,6 miliar, termasuk insentif pajak bagi dunia usaha senilai US$17,2 miliar.

"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha sehingga dapat menghindari adanya PHK [pemutusan hubungan kerja] terhadap para pekerjanya," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (3/7/2020).

Baca Juga: Kontraksi Ekonomi Pertama Sejak Kuartal I/1999, Ini Kata Kepala BPS

Ida mengungkapkan ada berbagai insentif pajak untuk dunia usaha. Beberapa diantaranya adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, diskon 30% angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi PPN dipercepat.

Selain itu, ada pula insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan relaksasi pembayaran pinjaman/kredit bagi tenaga kerja yang ekonominya terdampak. Selain itu, dalam waktu dekat pemerintah juga akan menerbitkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.

Pemerintah, sambung Ida, juga menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal yang juga mengalami tekanan berat akibat pandemi. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan.

Baca Juga: Erick Janjikan Produksi Vaksin Covid-19 Hingga 250 Juta Dosis

Tidak hanya itu, pemerintah memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang menjadi korban PHK. Pemerintah juga memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5 hingga 5,6 juta penerima manfaat. Adapun hingga saat ini, telah terealisasi lebih dari 680.000 penerima manfaat yang didominasi oleh pekerja korban PHK.

Pemerintah juga memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna (TTG), tenaga kerja mandiri (TKM), serta kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

“Pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri," katanya.

Baca Juga: Imbas Pandemi Corona, Setoran Pajak Hiburan Ditargetkan Nol Rupiah

Untuk langkah selanjutnya, Ida menyebut pemerintah telah menyediakan panduan/pedoman yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja. Panduan itu berisi prosedur untuk melindungi pekerja/buruh dari paparan virus, sekaligus menjaga kelangsungan usaha.

Beberapa poinnya adalah pekerja yang terkena virus Corona wajib ditanggung oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran virus Corona di tempat kerja. (kaw)

Baca Juga: Ini Alasan DJP Kirim Email Hanya untuk 174.000 Wajib Pajak Strategis
Topik : ILO, buruh, menaker, tenaga kerja, pengangguran, virus Corona, Covid-19
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020