Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Di Depan Akademisi UI, Kepala BKF Singgung Soal Carbon Pricing

A+
A-
2
A+
A-
2
Di Depan Akademisi UI, Kepala BKF Singgung Soal Carbon Pricing

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah terus mematangkan rencana penetapan tarif atas emisi karbon (carbon pricing).

Menurutnya, carbon pricing menjadi salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca, terutama di bidang energi. Menurutnya, masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk memulai kebijakan yang lebih ramah lingkungan.

"Dalam kondisi pemulihan ekonomi ini, pemerintah terus mempertimbangkan dan mengevaluasi penerapan carbon pricing," kata Febrio dalam sebuah webinar yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Febrio mengatakan isu keberlanjutan dan ketahanan fiskal menjadi perhatian negara-negara di dunia di tengah kondisi pemulihan ekonomi global. Semua negara makin menekankan pentingnya upaya pembatasan gas rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu bumi.

Menurut Febrio, carbon pricing bisa menjadi alternatif untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun, hingga saat ini, pemerintah masih membutuhkan kajian lebih lanjut untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

"Penerapan [carbon pricing] ini akan menjadi salah satu peluang dalam mendorong kita menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjadi sumber baru bagi pembiayaan pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga: Pajak Karbon dalam Pendanaan Mitigasi Perubahan Iklim

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022 menyebut pajak karbon sebagai salah satu instrumen carbon pricing berbasis nonpasar. Pemerintah pun telah merancang 2 alternatif dalam skema pengenaan pajak karbon.

Pertama, mengenakan pajak karbon melalui instrumen yang sudah ada seperti cukai, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kedua, mengenakan pajak karbon melalui instrumen yang benar-benar baru.

Jika pengenaan pajak karbon dilakukan melalui instrumen yang baru, kebijakan itu harus didukung melalui revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Simak Fokus ‘Bersiap untuk Pajak Karbon’. (kaw)

Baca Juga: Kinerja Ekspor Impor Positif, Pengusaha Diminta Manfaatkan Momentum

Topik : kampus, Universitas Indonesia, carbon pricing, pajak karbon, kebijakan fiskal, BKF

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 31 Agustus 2021 | 14:43 WIB
RUU KUP

Tarif Pajak Karbon Bisa Disesuaikan Lewat Aturan Turunan

Senin, 30 Agustus 2021 | 10:15 WIB
APBN KITA

Utang Pemerintah Tembus Rp6.570 Triliun, Ini Siasat Kemenkeu

Minggu, 29 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

18 Asosiasi Pengusaha Minta Pajak Karbon Tidak Masuk RUU KUP

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 09:06 WIB
AGENDA PAJAK

Tax Centre FIA UI Gelar Webinar Soal Pajak Karbon, Tertarik?

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?