Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Deklarasi Sudah Rp1,8 triliun, Repatriasi Rp458 miliar

0
0
Pencanangan Tax Amnesty (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Hingga Kamis pagi (28/7) atau 10 hari sejak program pengampunan pajak resmi diluncurkan, jumlah dana wajib pajak yang dideklarasikan sudah mencapai Rp1,8 triliun, sementara jumlah dana repatriasi mencapai Rp458 miliar.

Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dari dana yang sudah dilaporkan itu, jumlah uang tebusan yang sudah masuk ke kas negara sementara mencapai Rp41 miliar.

“Itu data Kamis pagi. Sampai Kamis sore ini tentu sudah ada perkembangan lagi. Jumlahnya pasti akan terus meningkat. Kami akan terus sampaikan perkembangannya ke masyarakat,” ujarnya kepada DDTCNews, Kamis (28/7)

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Hestu menambahkan DJP optimistis dana yang dilaporkan akan terus bertambah, seiring dengan peningkatan pelayanan yang akan diberikan. Dengan peningkatan pelayanan itu, diharapkan tingkat partisipasi wajib pajak pun bertambah.

“Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada seluruh kepala kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan pelayanan tax amnesty. Ini poin penting bagi kami. Karena memang pelayanan ini menjadi penentu kesuksesan tax amnesty,” katanya.

Seperti diketahui, pada Kamis siang (28/7), Presiden Jokowi, didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Ken Dwijugiastiadi, dan sejumlah direksi bank BUMN, memberikan arahan kepada seluruh kepala KPP di Istana Negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

Hal itu dilakukan setelah sehari sebelumnya, di hadapan rapat kabinet, Presiden mengeluhkan pelayanan tax amnesty. “Ada [wajib pajak] yang datang, orangnya [petugas help desk tax amnesty] tidak ada, nanti ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan detil,” kata Presiden. (Bsi)

“Itu data Kamis pagi. Sampai Kamis sore ini tentu sudah ada perkembangan lagi. Jumlahnya pasti akan terus meningkat. Kami akan terus sampaikan perkembangannya ke masyarakat,” ujarnya kepada DDTCNews, Kamis (28/7)

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Hestu menambahkan DJP optimistis dana yang dilaporkan akan terus bertambah, seiring dengan peningkatan pelayanan yang akan diberikan. Dengan peningkatan pelayanan itu, diharapkan tingkat partisipasi wajib pajak pun bertambah.

“Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada seluruh kepala kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan pelayanan tax amnesty. Ini poin penting bagi kami. Karena memang pelayanan ini menjadi penentu kesuksesan tax amnesty,” katanya.

Seperti diketahui, pada Kamis siang (28/7), Presiden Jokowi, didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Ken Dwijugiastiadi, dan sejumlah direksi bank BUMN, memberikan arahan kepada seluruh kepala KPP di Istana Negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

Hal itu dilakukan setelah sehari sebelumnya, di hadapan rapat kabinet, Presiden mengeluhkan pelayanan tax amnesty. “Ada [wajib pajak] yang datang, orangnya [petugas help desk tax amnesty] tidak ada, nanti ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan detil,” kata Presiden. (Bsi)

Topik : tax amnesty, jokowi, ditjen pajak
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK