Berita
Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI
Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Data & Alat
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:11 WIB
UNIVERSITAS TRISAKTI
Selasa, 04 Oktober 2022 | 15:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 09:00 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Definisi dan Tujuan Pengenaan PPh Final

A+
A-
4
A+
A-
4
Definisi dan Tujuan Pengenaan PPh Final

DALAM sistem pajak dikenal pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final. Pada umumnya, skema PPh final ini hanya diterapkan atas jenis penghasilan tertentu dengan mekanisme dan tarif khusus. Skema pajak ini juga diterapkan dalam UU PPh di Indonesia. Lantas, apa definisi dan tujuan dari pengenaan PPh final?

Dalam berbagai literatur pajak, istilah yang digunakan untuk merujuk pada PPh final, antara lain final tax, final tax liability, atau final withholding tax (Darussalam, 2020). Definisi PPh final sendiri masih terbatas serta belum ditemukan pengertian secara memadai.

Namun demikian, terdapat 2 institusi yang memberikan definisi mengenai PPh final, yaitu Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

Baca Juga: DJP Jelaskan Lagi Aturan Pemotongan PPh Final Terhadap Pemilik Suket

Berdasarkan pada OECD Glossary of Tax Terms, pajak final dapat dipahami sebagai withholding tax yang didasarkan atas perjanjian pajak dan dikenakan oleh negara sumber dengan batasan tarif yang lebih rendah daripada tarif yang akan dikenakan dalam kondisi lainnya.

Sementara itu, IBFD Tax Glossary (2009) menguraikan pajak final digunakan untuk menggambarkan penghasilan yang dikenakan withholding tax dan tidak termasuk dalam penghitungan penghasilan yang dikenakan tarif pajak progresif. Oleh karena itu, kewajiban pajak sehubungan dengan pendapatan yang bersangkutan bersifat final pada saat pemotongan pajak telah dilakukan.

Berdasarkan pada definisi dari kedua institusi tersebut, setidaknya terdapat 6 poin yang dapat disimpulkan (Kristiaji dan Mukarromah, 2020). Pertama, pajak final melekat dengan konteks PPh. Hal tersebut dikarenakan IBFD menyebutkan klausul ‘penghasilan’ dan OECD menyebutkan klausul ‘perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)’ yang secara tidak langsung berkaitan juga dengan PPh.

Baca Juga: Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Kedua, pajak final melekat pada mekanisme withholding tax. Mekanisme withholding tax merupakan sistem pemungutan pajak yang memuat skema kewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyetoran pajak diserahkan kepada pihak ketiga.

Ketiga, perbedaan tarif pajak. Penerapan PPh final berkaitan dengan suatu tarif yang berlaku khusus. OECD menunjukannya melalui perbedaan tarif withholding tax antara yang tercantum dalam P3B dengan yang berlaku secara umum berbeda.

Sementara itu, IBFD menyatakan tarif pajak final berlaku secara khusus dan berbeda dengan tarif yang berlaku secara umum yang memberlakukan tarif progresif. Kedua definisi tersebut menunjukkan pajak final juga berkaitan dengan tarif pajak yang berlaku secara khusus.

Baca Juga: Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya

Keempat, terdapat pemisahan perlakuan pajak. IBFD secara implisit mendefinisikan pajak final sebagai pajak atas penghasilan yang tidak termasuk dalam penghitungan nilai pajak dalam sistem pembayaran yang berlaku umum. Kelima, merepresentasikan nilai akhir sehingga pemotongan dan penyetoran tidak masuk dalam penghitungan pajak terutang.

Keenam, umumnya berkaitan dengan pajak internasional. Poin ini dapat ditunjukkan dari definisi OECD mengenai pajak final yang dikaitkan dengan P3B. Kemudian, IBFD juga menggunakan konteks pajak internasional dalam praktik pajak final.

Selain itu, uraian yang lengkap dan memadai mengenai justifikasi dari penerapan PPh final juga sulit ditemukan. Akan tetapi, apabila dilihat dari tujuannya, salah satu tujuan utama penerapan skema PPh yang bersifat final adalah untuk menyederhanakan pengenaan PPh atas objek pajak tertentu.

Baca Juga: WP Tak Repatriasi Harta Hingga Batas Waktu, Siap-Siap Ditegur DJP

Kesederhanaan PPh final ditunjukkan dari penghitungannya yang dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif (Kristiaji dan Mukarromah, 2020). Sifat pengenaannya yang sederhana tersebut menyebabkan PPh final digunakan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak (Darussalam, 2020).

Kemudahan administratif tersebut dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak. Melihat tujuan tersebut, penerapan PPh final menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 2 terobosan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan, yaitu presumptive tax dan mekanisme withholding tax.

Demikian uraian ringkas mengenai definisi dan tujuan implementasi PPh final. Adapun kelas pajak berikutnya akan menguraikan mengenai histori penerapan PPh final di Indonesia. (vallen/kaw)

Baca Juga: PP 23/2018, Setoran PPh Final Hanya Atas Omzet Melebihi Rp500 Juta

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, PPh final, kelas PPh final, presumptive tax, withholding tax

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 September 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tarif PPh Final Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah atau Bangunan

Selasa, 13 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masa Berlaku PPh Final UMKM Habis, Skema Ini Mulai Berlaku

Senin, 12 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Minggu, 11 September 2022 | 14:30 WIB
PMK 99/2018

Begini Aturan Pemotongan PPh Final 0,5% Terhadap Pemilik Suket PP 23

berita pilihan

Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai 2022 Bakal Tembus Rp300 Triliun

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA JOMBANG

Tagih Utang Pajak, KPP Sita Motor Sport Kawasaki Ninja

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekspor Melonjak, Restitusi Sektor Manufaktur dan Tambang Ikut Naik

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022

KMK Baru! Ini Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Oktober 2022

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:11 WIB
UNIVERSITAS TRISAKTI

Kanwil DJP Jakarta Barat dan Usakti Perpanjang Kerja Sama Tax Center

Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tren Kenaikan Harga Komoditas, DJP Bakal Lakukan Dinamisasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 15:30 WIB
IHPS I/2022

BPK Sebut Insentif Pajak Rp15,3 Triliun Belum Dikelola secara Memadai