Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

DDTC Fiscal Research: Rencana Aksi Unilateral Pemerintah Sudah Tepat

A+
A-
1
A+
A-
1
DDTC Fiscal Research: Rencana Aksi Unilateral Pemerintah Sudah Tepat

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji saat memberikan paparan dalam konferensi pers 'Tantangan & Outlook Pajak 2020: Antara Relaksasi & Mobilisasi', Jumat (13/12/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dinilai sudah berada di jalur yang tepat jika ingin mempersiapkan langkah antisipasi gagal dicapainya konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan 2 pilar yang masuk dalam proposal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memang menguntungkan negara pasar seperti Indonesia. Namun, pemerintah perlu waspada terkait risiko tidak tercapainya konsensus.

“Melalui omnibus law perpajakan, sebenarnya kita [Indonesia] mendesain suatu aksi unilateral sebagai antisipasi,” ujarnya dalam konferensi pers 'Tantangan & Outlook Pajak 2020: Antara Relaksasi & Mobilisasi', Jumat (13/12/2019).

Baca Juga: Airbnb Dukung Proposal Pajak Digital OECD

Risiko gagalnya pencapaian konsensus itu masih terbuka. Apalagi, dalam International Taxation Conference di Mumbai, India pekan lalu, Deputy Director of Center for Tax Policy and Administration OECD Grace Perez-Navarro mengakui sulitnya menyusun final report pemajakan digital. Pada saat yang bersamaan, ada puluhan aksi unilateral yang sudah dijalankan beberapa negara.

Director of WU Global Tax Policy Center Jeffrey Owens juga berpendapat konsensus global sulit tercapai lantaran sulitnya menyatukan berbagai kepentingan masing-masing negara atau yurisdiksi. Pernyataan Grace dan Jeffrey ini dapat Anda baca di InsideTax edisi ke-41 dengan tema besar ‘Antara Relaksasi & Mobilisasi’.

Bawono mengatakan dalam konteks aksi unilateral, di mana sistem pajak internasional masih merujuk pada status bentuk usaha tetap (BUT) yang berbasis kehadiran fisik, perluasan definisi melalui omnibus law menjadi salah satu cara untuk menghindari benturan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

“Karena pada umumnya scope P3B hanya terkait terkait UU PPh. Artinya, pengaturan melalui PPh rentan untuk 'dibatalkan' oleh P3B,” katanya.

Seperti diketahui, dalam omnibus law perpajakan, pemerintah berencana meminta para perusahaan digital untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Selain itu, pemerintah juga berencana meredefinisi BUT yang tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik.

Menurut Bawono, pengaturan PPh atas perusahaan digital dalam omnibus law seharusnya tidak hanya dengan memperluas status BUT. Hal ini, sambungnya, perlu diikuti dengan upaya bagaimana menjamin tax base yang merefleksikan alokasi laba yang lebih adil.

Baca Juga: Mengakselerasi Kebijakan Pajak Ekonomi Digital

Dalam konteks aksi unilateral, kedaulatan negara dalam mendapatkan porsi penerimaan pajak adalah yang paling utama. Dengan demikian, pemerintah bisa memungut apa yang menjadi haknya atas operasi bisnis Netflix, Google, dan perusahaan digital lainnya. (kaw)

Topik : pajak digital, ekonomi digital, konsensus global
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 23 Juli 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DIGITAL
Rabu, 22 Juli 2020 | 14:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Rabu, 22 Juli 2020 | 12:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DIGITAL
Rabu, 22 Juli 2020 | 10:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DIGITAL
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH