Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Dapat Kenaikan Gaji, Masih Bisa Manfaatkan Insentif PPh 21 DTP?

A+
A-
4
A+
A-
4
Dapat Kenaikan Gaji, Masih Bisa Manfaatkan Insentif PPh 21 DTP?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Charista, pegawai salah satu perusahaan berdomisili di Surabaya. Sejak Juni 2020 hingga Januari 2021, saya sudah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan melakukan pelaporan dengan rutin. Sebagai informasi, penghasilan rutin saya pada periode tersebut senilai Rp15 juta per bulan sehingga memenuhi persyaratan batasan penghasilan.

Pada Maret 2021, saya mendapatkan penyesuaian gaji tahun 2021 dari perusahaan tempat saya bekerja menjadi Rp17 juta per bulan. Jika disetahunkan, gaji menjadi lebih dari syarat batasan penghasilan penerima insentif, yaitu Rp200 juta. Adapun tambahan kenaikan gaji yang seharusnya saya terima pada Januari dan Februari 2021 baru diberikan secara sekaligus pada Maret 2021.

Saya ingin bertanya, bagaimana perlakuan PPh Pasal 21 DTP saya selanjutnya? Kemudian, apakah untuk masa pajak Januari dan Februari 2021, insentif tersebut tetap berlaku? Mohon pencerahan informasinya. Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya Ibu Charista.

Pertama-tama, kami asumsikan status kepegawaian Ibu Charista sesuai dengan definisi pegawai yang disebutkan pada Pasal 1 angka (9) PMK 21/2021.

Selanjutnya, mari kita lihat pedoman dan tata cara penghitungan PPh Pasal 21 yang diatur di dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 sebagai berikut:

15. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Hal ini selaras dengan ketentuan kriteria pegawai yang dapat memperoleh insentif PPh 21 DTP yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c:

“… pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dengan demikian, dalam kasus Ibu Charista, penentuan apakah dapat memperoleh insentif PPh 21 DTP atau tidak terletak pada penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur pada masa pajak bersangkutan yang jika disetahunkan tidak melebihi Rp200 juta.

Dengan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur pada Januari hingga Februari 2021 sebesar Rp15 juta, maka jika disetahunkan (12 bulan x Rp 15 juta) menjadi senilai Rp180 juta. Dapat disimpulkan, untuk masa pajak Januari dan Februari 2021, Ibu tetap berhak mendapat insentif PPh Pasal 21 DTP.

Kemudian bagaimana dengan status PPh Pasal 21 DTP pada masa pajak Maret 2021 dan selanjutnya?

Dengan prinsip yang sama, kita dapat menghitung penghasilan yang bersifat tetap dan teratur untuk disetahunkan. Oleh karena Ibu mendapatkan penyesuaian gaji menjadi Rp20 juta per bulan maka jika disetahunkan menjadi Rp204 juta (12 x Rp17 juta) sehingga melebihi batas Rp200 juta.

Dengan demikian, sejak Maret 2021, Ibu Charista sudah tidak dapat lagi memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga jawaban kami dapat bermanfaat.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 21/2021, PPh Pasal 21 DTP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 12:30 WIB
KOTA BANDUNG

Buka Kamar Untuk Isoman, Pengusaha Hotel Bisa Dapat Pembebasan Pajak

Jum'at, 30 Juli 2021 | 12:08 WIB
KOTA PEKANBARU

Longgarkan Arus Kas Pelaku Usaha, Tambahan Insentif Pajak Diberikan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:48 WIB
APLIKASI PAJAK

Masuk Aplikasi DJP Ini, Data Semua Wajib Pajak Dianalisis

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional