Berita
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dapat Kenaikan Gaji, Masih Bisa Manfaatkan Insentif PPh 21 DTP?

A+
A-
4
A+
A-
4
Dapat Kenaikan Gaji, Masih Bisa Manfaatkan Insentif PPh 21 DTP?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Charista, pegawai salah satu perusahaan berdomisili di Surabaya. Sejak Juni 2020 hingga Januari 2021, saya sudah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan melakukan pelaporan dengan rutin. Sebagai informasi, penghasilan rutin saya pada periode tersebut senilai Rp15 juta per bulan sehingga memenuhi persyaratan batasan penghasilan.

Pada Maret 2021, saya mendapatkan penyesuaian gaji tahun 2021 dari perusahaan tempat saya bekerja menjadi Rp17 juta per bulan. Jika disetahunkan, gaji menjadi lebih dari syarat batasan penghasilan penerima insentif, yaitu Rp200 juta. Adapun tambahan kenaikan gaji yang seharusnya saya terima pada Januari dan Februari 2021 baru diberikan secara sekaligus pada Maret 2021.

Saya ingin bertanya, bagaimana perlakuan PPh Pasal 21 DTP saya selanjutnya? Kemudian, apakah untuk masa pajak Januari dan Februari 2021, insentif tersebut tetap berlaku? Mohon pencerahan informasinya. Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya Ibu Charista.

Pertama-tama, kami asumsikan status kepegawaian Ibu Charista sesuai dengan definisi pegawai yang disebutkan pada Pasal 1 angka (9) PMK 21/2021.

Selanjutnya, mari kita lihat pedoman dan tata cara penghitungan PPh Pasal 21 yang diatur di dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 sebagai berikut:

15. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Hal ini selaras dengan ketentuan kriteria pegawai yang dapat memperoleh insentif PPh 21 DTP yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c:

“… pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dengan demikian, dalam kasus Ibu Charista, penentuan apakah dapat memperoleh insentif PPh 21 DTP atau tidak terletak pada penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur pada masa pajak bersangkutan yang jika disetahunkan tidak melebihi Rp200 juta.

Dengan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur pada Januari hingga Februari 2021 sebesar Rp15 juta, maka jika disetahunkan (12 bulan x Rp 15 juta) menjadi senilai Rp180 juta. Dapat disimpulkan, untuk masa pajak Januari dan Februari 2021, Ibu tetap berhak mendapat insentif PPh Pasal 21 DTP.

Kemudian bagaimana dengan status PPh Pasal 21 DTP pada masa pajak Maret 2021 dan selanjutnya?

Dengan prinsip yang sama, kita dapat menghitung penghasilan yang bersifat tetap dan teratur untuk disetahunkan. Oleh karena Ibu mendapatkan penyesuaian gaji menjadi Rp20 juta per bulan maka jika disetahunkan menjadi Rp204 juta (12 x Rp17 juta) sehingga melebihi batas Rp200 juta.

Dengan demikian, sejak Maret 2021, Ibu Charista sudah tidak dapat lagi memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga jawaban kami dapat bermanfaat.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 21/2021, PPh Pasal 21 DTP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Mei 2021 | 19:15 WIB
KASUS SUAP PAJAK
Selasa, 04 Mei 2021 | 17:13 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 04 Mei 2021 | 15:23 WIB
KABUPATEN BULELENG
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA
Senin, 10 Mei 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 11:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 11:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA