Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

‘Cinta dan Benci’ Masyarakat dengan Pemerintah Tercermin Lewat Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
‘Cinta dan Benci’ Masyarakat dengan Pemerintah Tercermin Lewat Pajak

BELAJAR sejarah perpajakan suatu negara dapat dikatakan sama dengan mempelajari hubungan ‘cinta dan benci’ antara pemerintah dan masyarakat. Setidaknya seperti itulah yang dapat kita pahami di Kanada jika membaca buku berjudul Give and Take: The Citizen Taxpayer and the Rise of Canadian Democracy.

Shirley Tillotson, seorang profesor sejarah di University of King’s College yang juga menjadi penulis buku tersebut mengatakan pajak berperan merefleksikan perjalanan perkembangan tatanan demokrasi suatu negara.

Bangunan infrastruktur, fasilitas pemerintah, perlindungan keamanan, dan bentuk pembangunan lainnya hanya sebagian dari peran yang diemban pajak. Lebih dari itu, pajak berperan mengembangkan nilai-nilai kemasyarakatan yang termanifestasi menjadi budaya dan perspektif masyarakat. Sebab, pajak pada dasarnya merupakan cara suatu komunitas bergotong royong mencari solusi atas suatu permasalahan yang bersifat kolektif.

Baca Juga: Digugat Provinsi, Pajak Karbon Pemerintah Pusat Dinilai Konstitusional

Dalam buku ini, Tillotson mengajak pembaca melihat pada masa lalu, tidak sedikit orang yang mengorbankan hartanya melalui pajak agar Kanada dapat merdeka. Padahal, para pembayar pajak tersebut tidak langsung menikmati hasil dari kontribusinya tersebut.

Seiring berkembangnya suatu negara, makin kompleks pula sistem pajak suatu negara. Dengan pembawaan narasi yang sederhana dan bersifat historis, Tillotson menjelaskan perkembangan desain kebijakan pajak dan administrasi diperlukan untuk mengikuti konteks ekonomi dan sosial.

Misalnya, pada masa perang dunia I, perumusan pajak penghasilan mendapat banyak pertentangan dari berbagai kalangan karena sangat memberatkan, terutama bagi penduduk imigran yang masuk ke Kanada.

Baca Juga: Mengurai Tantangan dan Prakondisi Desentralisasi di Negara Berkembang

Meski demikian, untuk memenuhi biaya perang, Menteri Keuangan Kanada pada saat itu tetap memberlakukan pajak penghasilan. Pajak penghasilan individu pada saat itu cenderung menyasar pada kelompok orang-orang kaya saja. Sementara itu, masyarakat pada umumnya dikecualikan karena berada di bawah batasan pengenaan pajak.

Dengan makin majunya ekonomi dan kesejahteraan suatu negara, makin banyak pula masyarakat yang menjadi wajib pajak dan harus membayar sesuai dengan ketentuan. Di saat yang sama, makin bertambah pula jenis penghasilan seseorang. Dinamika tersebut mengakibatkan aturan pajak penghasilan harus makin dikembangkan. Dengan demikian, mau tidak mau, menjadi kompleks dan sulit dipahami.

Perbedaan karakteristik wajib pajak juga memainkan perananannya sendiri. Dalam setiap perkembangan sistem pajak, ada saja wajib pajak yang berusaha mencari celah untuk menghindar dan menjadi free rider pembangunan suatu bangsa.

Baca Juga: Mengupas Pentingnya Aturan Antipenghindaran Pajak di Suatu Negara

Pada akhirnya, pembaca akan makin menyadari pendalaman sejarah perpajakan menjadi hal yang mengasyikan. Sebab, di sana kita melihat pergeseran dan transformasi peradaban suatu bangsa terjadi ketika bersentuhan dengan kepentingan kolektif masyarakat dan kemajuan teknologi.

Sebagaimana diutarakan dalam buku terbitan tahun 2017 tersebut, pajak menjadi ujian seberapa kuat kesetiaan masyarakat dalam berkontribusi membangun negara. Di sisi lain, pajak juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan cara sistem pajak dibangun sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, keadilan, dan memerhatikan kesejahteraan masyarakat luas.

Pada intinya, pajak menjadi medium pemerintah menyediakan sarana bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, menjadi tugas besar bagi setiap pemerintahan agar integritas dan kredibilitas sistem pajak mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Baca Juga: Cegah Spekulasi Properti, IMF Minta Kebijakan Pajak Diubah

Jadi tertarik untuk belajar perpajakan dari sudut pandang historis? Anda bisa membaca buku tersebut di DDTC Library. (kaw)

Topik : buku, sistem pajak, Kanada
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK