TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB
Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

KOMITE Pengawas Perpajakan (Komwasjak) adalah komite nonstruktural yang bersifat independen dalam melakukan fungsi pengawasan aspek strategis bidang perpajakan. Bidang perpajakan yang menjadi objek pengawasan Komwasjak ini mencakup pajak, kepabeanan, dan cukai.

Pembentukan Komwasjak merupakan implementasi dari Pasal 36C UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Komwasjak ialah menerima pengaduan.

Pengaduan tersebut terkait dengan permasalahan, keluhan, atau saran perihal kebijakan perpajakan atau pelaksanaan administrasi perpajakan. Layanan pengaduan ini dapat digunakan oleh masyarakat, baik perorangan, badan hukum, maupun instansi pemerintah.

Baca Juga:
Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Masyarakat dapat mengadu ke Komwasjak melalui sarana yang telah disediakan. Sarana tersebut di antaranya adalah laman resmi Komwasjak. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan tata cara menyampaikan pengaduan kepada Komwasjak melalui laman resminya.

Mula-mula, buka laman https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/pengaduan. Lalu, Anda bisa mengisi bagian perihal pengaduan dengan inti dari aduan yang Anda sampaikan. Misal, pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Selanjutnya, pilih fungsi yang tengah diadukan. Anda bisa memilih fungsi pelayanan, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, sumber daya manusia (SDM)/kepegawaian, keberatan/banding, potensi pajak, atau lainnya.

Baca Juga:
Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Pilih materi pengaduan. Anda bisa memilih sistem dan prosedur, peraturan, kode etik, pihak ke-3, penganggaran, dan lainnya. Lalu, pilih unit yang diadukan. Anda bisa memilih Pajak, Bea dan Cukai, BKF, atau lainnya. Selanjutnya, isikan tempat terjadinya peristiwa yang diadukan.

Setelah itu, uraikan pokok pengaduan Anda. Pada bagian ini Anda bisa menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Kemudian, isikan identitas diri Anda, mulai dari nama, nomor telepon, alamat email, NPWP, serta alamat.

Selanjutnya, pilih posisi Anda apakah pengaduan mewakili diri sendiri atau Anda menyampaikan aduan dari pihak lain sebagai kuasanya. Terakhir, Anda bisa melampirkan bukti pendukung. Misal, surat kuasa jika Anda merupakan kuasa dari pihak lain.

Baca Juga:
Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Sebagai informasi, semua aduan akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Isi pengaduan juga harus berdasarkan fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika hasil verifikasi menyatakan pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti maka hal tersebut akan diberitahukan kepada pengadu.

Apabila hasil verifikasi menyatakan pengaduan layak ditindaklanjuti maka Sekretariat Komwasjak melakukan tindak lanjut pengaduan. Adapun Sekretariat Komwasjak akan melakukan penelaahan awal serta pengumpulan informasi kepada pengadu dan/atau permintaan keterangan kepada instansi perpajakan.

Sekretariat Komwasjak juga akan melakukan ekspose tindak lanjut pengaduan kepada anggota Komwasjak. Nanti, Komwasjak akan memutuskan tindak lanjut atas pengaduan.

Baca Juga:
Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Namun, jika hasil verifikasi menyatakan pengaduan diperlakukan sebagai masukan maka pengaduan tersebut ditindaklanjuti sebagai masukan. Hasil akhir dari layanan pengaduan ini dapat berupa 2 hal.

Pertama, edukasi kepada pengadu. Edukasi diberikan jika hasil ekspose/laporan kepada Komwasjak menyimpulkan bahwa tindakan atau putusan dari instansi perpajakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pemberitahuan tindak lanjut pengaduan kepada pengadu. Pemberitahuan diberikan apabila hasil ekspose/laporan kepada Komwasjak menyimpulkan perlu disusun saran dan/atau rekomendasi terkait dengan pengaduan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC