Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

A+
A-
4
A+
A-
4
Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

PEMERINTAH melalui UU No. 2/2020 menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dalam negeri. Tarif PPh badan yang semula 25% diturunkan menjadi 22%. Tarif 22% tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku.

Namun, wajib pajak badan dalam negeri dapat dikenakan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah lagi, yaitu menjadi 19% atau lebih rendah 3% dari tarif umum. Tentu, terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tarif 19%.

Pertama, wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka. Kedua, jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%. Ketiga, memenuhi persyaratan tertentu.

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Persyaratan tertentu tersebut antara lain jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Lalu, masing-masing pihak pemegang saham hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Kemudian, ketentuan seperti jumlah saham yang diperdagangkan, jumlah pihak yang memiliki saham, dan kepemilikan saham masing-masing pihak, harus dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Setelah itu, wajib pajak perseroan terbuka harus menyampaikan laporan kepada Ditjen Pajak (DJP) atas pemenuhan persyaratan tersebut. Adapun, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 123/2020.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara penyampaian laporan atas pemenuhan persyaratan tersebut kepada DJP. Untuk diperhatikan, laporan yang disampaikan terdiri atas laporan bulanan dan laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran A PMK 123/2020.

Laporan bulanan yang dimaksud dapat berupa laporan bulanan atas emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan dari Biro Administrasi Efek sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Selain itu, laporan bulanan juga bisa berupa kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik bagi emiten dan atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri seperti diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Laporan bulanan dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP) tahun pajak serta pernyataan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMK 123/2020.

Apabila laporan bulanan yang disampaikan Biro Administrasi belum memenuhi ketentuan seperti pencantuman nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, dan pernyataan pemenuhan persyaratan maka wajib pajak menyampaikan sendiri laporan bulanan.

Penyampaian sendiri laporan bulanan tersebut dilakukan dengan menggunakan format sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran C PMK 123/2020. Selesai. Semoga bermanfaat. (vallen/rig)

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Topik : tips pajak, tips, pajak, perusahaan terbuka, PMK 123/2020, tarif pph badan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap