Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Buku P3B-DDTC Bisa Jadi Referensi Memutus Sengketa

A+
A-
0
A+
A-
0

Panelis bedah buku P3B (dari kiri) Kepala DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji, Pemred Beritapajak.com Parwito (moderator), Direktur Perpajakan Internasional John Hutagaol, dan Dosen UI Ning Rahayu.

JAKARTA, DDTCNews – Buku Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B): Panduan, Interpretasi dan Aplikasi hasil suntingan Darussalam dan Danny Septriadi bersama 3 panelis kompeten dinilai berguna untuk meningkatkan pemahaman mengenai tax treaty.

Dosen Senior Perpajakan Internasional Universitas Indonesia Ning Rahayu mengatakan bukan hanya mahasiswa yang perlu membaca buku tentang tax treaty ini, tetapi juga para hakim pajak sebagai referensi dalam memutus sengketa pajak.

“Buku ini akan sangat membantu mahasiswa , mengingat interpretasi mengenai tax treaty kan tipis dan kritis. Buku ini juga bisa menjadi referensi para hakim dalam memutus sengketa pajak internasional dengan adil,” ujarnya, Kamis malam (27/7).

Baca Juga: Pendekatan Pajak Ekonomi Digital Bisa Berdampingan dengan ALP

Ning menjabarkan buku P3B versi DDTC juga akan bermanfaat bagi otoritas pajak, karena di lapangan banyak dispute yang disebabkan karena adanya kekeliruan dalam terapan tax treaty. Kekeliruan itu bisa terjadi baik kepada wajib pajak maupun otoritas pajak sendiri.

“Kekeliruan yang terjadi di lapangan itu bisa menimbulkan kerugian negara. Buku P3B ini akan sangat membantu fiskus dan wajib pajak, dan saya harap juga bisa mengurangi dispute terkait penerapan perpajakan internasional,” tuturnya.

Disamping itu, Ning yang juga sebagai salah satu panelis buku tersebut menegaskan tax treaty sejatinya bisa mengatasi permasalahan pajak berganda dan hal lainnya. Bahkan bisa juga ketentuan tax treaty untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif.

Baca Juga: Usulan Pajak Minimum Global Batasi Kedaulatan Negara?

Menurutnya belakangan ini banyak sekali praktik penghindaran pajak internasional, Indonesia pun mengalami kasus tersebut yang mengaitkan salah satu perusahaan Over The Top (OTT) Google. Pemerintah cukup kesulitan dalam menagih pajak terutang Google Asia Pasific terhadap Indonesia.

“Kalau UU domestik Indonesia berbeda, meski tidak ada UU BUT, Indonesia tetap bisa memajaki semisal 20%. Misal kita cuma bisa pajaki 20% itu dari nilai pajak seharusnya sebutlah Rp100 ribu, jadi ya hanya bisa terpungut Rp20 ribu saja. Google memanfaatkan kelemahan tadi.” paparnya.

Ning menyadari kelamahan dalam kebijakan treaty Indonesia, seperti BUT (Bentuk Usaha Tetap), serta Virtual BUT yang rentan dimanfaatkan untuk aggresive tax planning. “Maka dari itu ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk atasi aggresive tax planning itu,” katanya. (Gfa/Amu).

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

“Buku ini akan sangat membantu mahasiswa , mengingat interpretasi mengenai tax treaty kan tipis dan kritis. Buku ini juga bisa menjadi referensi para hakim dalam memutus sengketa pajak internasional dengan adil,” ujarnya, Kamis malam (27/7).

Baca Juga: Pendekatan Pajak Ekonomi Digital Bisa Berdampingan dengan ALP

Ning menjabarkan buku P3B versi DDTC juga akan bermanfaat bagi otoritas pajak, karena di lapangan banyak dispute yang disebabkan karena adanya kekeliruan dalam terapan tax treaty. Kekeliruan itu bisa terjadi baik kepada wajib pajak maupun otoritas pajak sendiri.

“Kekeliruan yang terjadi di lapangan itu bisa menimbulkan kerugian negara. Buku P3B ini akan sangat membantu fiskus dan wajib pajak, dan saya harap juga bisa mengurangi dispute terkait penerapan perpajakan internasional,” tuturnya.

Disamping itu, Ning yang juga sebagai salah satu panelis buku tersebut menegaskan tax treaty sejatinya bisa mengatasi permasalahan pajak berganda dan hal lainnya. Bahkan bisa juga ketentuan tax treaty untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif.

Baca Juga: Usulan Pajak Minimum Global Batasi Kedaulatan Negara?

Menurutnya belakangan ini banyak sekali praktik penghindaran pajak internasional, Indonesia pun mengalami kasus tersebut yang mengaitkan salah satu perusahaan Over The Top (OTT) Google. Pemerintah cukup kesulitan dalam menagih pajak terutang Google Asia Pasific terhadap Indonesia.

“Kalau UU domestik Indonesia berbeda, meski tidak ada UU BUT, Indonesia tetap bisa memajaki semisal 20%. Misal kita cuma bisa pajaki 20% itu dari nilai pajak seharusnya sebutlah Rp100 ribu, jadi ya hanya bisa terpungut Rp20 ribu saja. Google memanfaatkan kelemahan tadi.” paparnya.

Ning menyadari kelamahan dalam kebijakan treaty Indonesia, seperti BUT (Bentuk Usaha Tetap), serta Virtual BUT yang rentan dimanfaatkan untuk aggresive tax planning. “Maka dari itu ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk atasi aggresive tax planning itu,” katanya. (Gfa/Amu).

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global
Topik : P3B, buku P3B, DDTC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI