Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

BPK Soroti Bantuan Sosial Saat Masa Pandemi Covid-19

A+
A-
5
A+
A-
5
BPK Soroti Bantuan Sosial Saat Masa Pandemi Covid-19

Ilustrasi. Warga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan beberapa catatan terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan langkah pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 masih perlu ditingkatkan. Catatan khusus dialamatkan untuk belanja sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

"Pada pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih ditemukan dana bantuan sosial yang mengendap di perbankan," katanya dalam rapat virtual dengan tim pengawas DPR untuk penanganan Covid-19, Jumat (29/5/2020).

Baca Juga: Simak, Sambutan Lengkap Dirjen Pajak di Upacara Hari Pajak 2020

Achsanul menuturkan dana bantuan sosial yang mengendap di perbankan tersebut mencapai Rp1,8 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas bantuan pangan nontunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).

Dia menuturkan saat pemeriksaan berlangsung, sekitar Rp300 miliar dikembalikan ke kas negara. Alhasil, masih menyisakan sekitar Rp1,5 triliun yang masih mengendap di perbankan. Temuan BPK ini, menurutnya, terjadi dari dua situasi.

Pertama, perbankan cenderung ingin menahan aliran bantuan sosial lebih lama. Kedua, Kemensos tidak melakukan pembaruan data secara berkala sehingga dana yang tidak tersalur dan mengendap di perbankan tidak terdeteksi oleh pemerintah.

Baca Juga: BPKP Siap Dampingi OPD Jaga Akuntabilitas Keuangan

Data yang tidak diperbarui ini juga disebabkan pembaruan data dari pemerintah daerah belum dilakukan secara komprehensif. Masih banyak daerah yang belum melaksanakan pembaruan data penerima bantuan sosial secara berkala. Hal ini kemudian membuat pasokan data terpadu kesejahteraan sosial dari daerah kepada pemerintah pusat menjadi tersendat.

"Kemensos langsung pass through bantuan sosial kepada perbankan agar serapan bagus. Namun, perbankan ingin dana ini lama dan ada jutaan nasabah tidak melakukan transaksi dan tidak bisa dipantau Kemensos. Hal ini karena tidak ada kerja sama yang detail dengan perbankan untuk dana mengendap ini," paparnya.

Oleh karena itu, Achsanul ingin ada perbaikan sistem di tingkat Kemensos untuk mencegah temuan serupa berulang dalam audit BPK. Hal ini khususnya terkait dengan belanja sosial untuk penanggulangan Covid-19.

Baca Juga: Sri Mulyani Ubah PMK Subsidi Bunga UMKM, Peran BPKP Diperluas

“Kami sudah minta Kemensos untuk melakukan penelitian untuk bantuan sosial yang tidak tersalurkan ini agar tidak menjadi temuan berulang BPK," imbuhnya. (kaw)

Topik : bantuan sosial, bansos, BPK, virus Corona
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Selasa, 14 Juli 2020 | 07:52 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK