KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bantuan Pangan Berlanjut, Pemerintah akan Pakai Beras Dalam Negeri

Muhamad Wildan | Sabtu, 06 April 2024 | 10:00 WIB
Bantuan Pangan Berlanjut, Pemerintah akan Pakai Beras Dalam Negeri

Petugas memotret data warga penerima bantuan beras saat pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di kantor Kelurahan Nusukan Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2024). Bulog Kota Solo bersama Pos Indonesia menyalurkan beras gratis dari pemerintah kepada 1.200 warga Solo untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus sebagai upaya stabilisasi dan pengendalian inflasi. ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan menggunakan beras produksi dalam negeri.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan beras yang diproduksi oleh petani akan diserap oleh Perum Bulog lalu akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan pangan dan beras SPHP.

"Kami telah memerintahkan Bulog untuk menyerap produksi dalam negeri, karena sekarang waktunya kita menyerap, sehingga nanti bantuan pangan beras dan program SPHP itu bisa mulai menggunakan beras dari produksi dalam negeri kembali," ungkap Arief, dikutip Sabtu (4/4/2024).

Baca Juga:
Hadapi El Nino, Jokowi Pasang 20.000 Pompa di Daerah Produsen Beras

Guna mendukung penyerapan beras oleh Perum Bulog, pemerintah telah menerapkan kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras. Lewat kebijakan ini, Perum Bulog dapat menjalankan perannya menyerap beras produksi dalam negeri sembari menjaga harga di tingkat petani.

Arief pun meminta masyarakat untuk membeli beras secukupnya dalam rangka menjaga ketersediaan stok sekaligus mencegah kenaikan harga.

"Masyarakat tidak perlu belanja berlebihan. Belanja sesuai dengan kebutuhan saja, karena stok cadangan pangan kita sangat mencukupi, terutama untuk Lebaran nanti," ujar Arief.

Baca Juga:
Jelang Hari Raya Iduladha, Bapanas Jamin Harga Pangan Stabil

Untuk diketahui, saat ini pemerintah terus mengucurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini akan disalurkan hingga Juni 2024.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi untuk melanjutkan penyaluran bantuan beras hingga setahun penuh.

"Nanti, kita lihat lagi kalau anggaran APBN mencukupi akan dilanjutkan di Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya tidak janji, tapi nanti kalau kita buka lagi APBN-nya. Kalau ada akan kami teruskan sampai Desember," kata Jokowi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 14 Juni 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi El Nino, Jokowi Pasang 20.000 Pompa di Daerah Produsen Beras

Kamis, 13 Juni 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jelang Hari Raya Iduladha, Bapanas Jamin Harga Pangan Stabil

Sabtu, 08 Juni 2024 | 17:05 WIB KOMODITAS PANGAN

Pemerintah Pastikan Harga dan Pasokan Bapok Stabil Jelang Iduladha

Senin, 03 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin Lanjutkan Penyaluran Bantuan Beras Hingga Desember

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB