Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Bonus Tambahan Tenaga Kesehatan, Bisa Dapat Insentif PPh Pasal 21?

A+
A-
4
A+
A-
4
Bonus Tambahan Tenaga Kesehatan, Bisa Dapat Insentif PPh Pasal 21?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Depi. Saat ini, saya bekerja sebagai tenaga ksehatan di RSUD Lubuk Basung. Saya ingin menanyakan terkait dengan insentif PPh Pasal 21 untuk tenaga kesehatan penanganan Covid-19. Bagi tenaga kesehatan tersebut, terdapat bonus tambahan dari pemerintah yang akan dibayarkan dalam waktu dekat ini.

Adapun bonus tambahan tersebut seharusnya dibayarkan pada 2020. Namun, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan bonus tambahan tersebut baru akan diberikan pada 2021. Pertanyaannya, apakah terhadap bonus tambahan tersebut tetap berlaku insentif PPh Pasal 21? Mohon informasinya. Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Depi atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan Ibu Depi, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa saat ini pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima tenaga kesehatan. Dalam hal ini, penghasilan yang bersifat tetap dan teratur tersebut tidak boleh melebihi Rp200 juta jika disetahunkan.

Selain insentif PPh Pasal 21 DTP, khusus untuk tenaga kesehatan, pemerintah juga telah memberikan insentif atas tambahan penghasilan yang diterimanya. Adapun ketentuan terkait dengan insentif pajak atas tambahan penghasilan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PP 29/2020).

Dalam PP 29/2020, insentif pajak atas tambahan penghasilan tenaga kesehatan mulai berlaku pada 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020. Adapun pemberlakuan insentif bagi tenaga kesehatan diperpanjang hingga 31 Desember 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020.

Selanjutnya, waktu pemberian insentif tersebut kembali diperpanjang pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 (PMK 239/2020). Sesuai dengan PMK 239/2020, pemberlakuan insentif pajak atas tambahan penghasilan tenaga kesehatan diperpanjang mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Lebih lanjut, pada Pasal 8 PP 29/2020 telah diatur bahwa tenaga kesehatan serta tenaga pendukung kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lain dari pemerintah, dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai PPh 0%.

Adapun kriteria untuk memperoleh insentif tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) PP 29/2020 sebagai berikut.

“(1) Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang:

  1. Menjadi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan meliputi tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung Kesehatan; dan
  2. Mendapat penugasan.

yang memberikan pelayanan Kesehatan untuk menangani Covid-19 pada fasilitas pelayanan Kesehatan dan institusi Kesehatan, termasuk santunan dari Pemerintah yang diterima ahli waris merupakan objek Pajak Penghasilan.”

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 6 PP 29/2020, sumber daya manusia diartikan sebagai tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan di bidang kesehatan.

Tenaga kesehatan yang dimaksud termasuk dokter dan perawat. Sementara itu, tenaga pendukung kesehatan antara lain asisten tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, tenaga administrasi, tenaga pemulasaran jenazah, serta mahasiswa di bidang kesehatan yang diperbantukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Adapun nilai penghasilan yang dapat dikenakan tarif final 0% tersebut didasarkan pada nilai bruto. Dalam hal ini, PPh Pasal 21 yang bersifat final dipotong oleh pemerintah sebagai pemberi penghasilan pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PP 29/2020.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bonus tambahan yang diterima tenaga kesehatan di kantor Ibu Depi tetap dapat memperoleh insentif. Adapun insentif yang dapat dimanfaatkan ialah PPh Pasal 21 dengan tarif final sebesar 0%.

Rumah sakit tempat Ibu bekerja dapat langsung menerapkan mekanisme PPh Pasal 21 dengan tarif final 0% tersebut. Selanjutnya, pihak rumah sakit tidak perlu melaporkan realisasi pemantaan insentif tersebut.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 239/2020

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 09 Agustus 2022 | 09:34 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bagaimana Kewajiban PPN bagi PPMSE Aset Kripto?

Selasa, 09 Agustus 2022 | 08:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya