Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Bisnis Judi Online Ilegal Gerus Penerimaan Pajak Hingga Rp877 Miliar

A+
A-
1
A+
A-
1
Bisnis Judi Online Ilegal Gerus Penerimaan Pajak Hingga Rp877 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

STOCKHOLM, DDTCNews – Menjamurnya bisnis judi online ilegal dan kebijakan pemerintah yang dinilai kontraproduktif bagi industri judi domestik menimbulkan potensi kerugian pajak hingga jutaan euro.

Fintan Costello, Direktur Pelaksana operator judi online bonusfinder.com mengatakan ketentuan judi online yang diperketat membuat eksodus penjudi daring ke situs ilegal. Imbasnya, penerimaan pajak yang hilang ditaksir mencapai €46 juta atau setara dengan Rp877 miliar pada 2020.

Menurut Costello, penerimaan pajak yang hilang cukup disayangkan. Dana tersebut tentu bisa dipakai pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya membayar gaji 1.000 perawat dan 1.400 petugas polisi.

Baca Juga: Tak Ada Lagi Celah Hindari Petugas Pajak, Aset Kripto Harus Dilaporkan

Selain itu dana yang berpotensi hilang tersebut juga bisa membayar gaji 599 politisi di Parlemen Swedia. "Regulasi yang berlebihan tidak akan berhasil, yang pada akhirnya membuat penjudi paling rentan terkena bahaya," katanya, dikutip Jumat (18/12/2020).

Costello menilai keputusan otoritas membatasi jumlah maksimal uang yang bisa dikeluarkan penjudi di lapak online pada Mei 2020 sangat kontraproduktif. Apalagi, pemerintah menambah aturan yang lebih ketat terkait dengan pemberian bonus bagi pemain baru.

Alhasil, tak sedikit penjudi daring Swedia berpindah ke situs judi ilegal yang tidak mengenal aturan pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Dia menyebutkan jika tidak ada perubahan regulasi maka pemerintah dan operator situs judi legal di Swedia akan merugi.

Baca Juga: Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Oleh karena itu, Costello berharap regulasi judi online kembali dilonggarkan demi mencegah pangsa pasar bagi operator situs judi domestik terus tergerus dan kalah bersaing dengan situs tidak berizin. Pada gilirannya, penerimaan negara berpotensi terganggu.

"Dalam jangka pendek saja kebijakan ini telah menyebabkan puluhan juta euro pendapatan pajak hilang. Kami menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan kebijakan yang merugikan industri," imbuhnya seperti dilansir europeangaming.eu. (rig)

Baca Juga: Masuk Program Prioritas, Digitalisasi Pajak 100% Mulai Berjalan 2022
Topik : swedia, judi online, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi