Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Bisnis Judi Online Ilegal Gerus Penerimaan Pajak Hingga Rp877 Miliar

A+
A-
1
A+
A-
1
Bisnis Judi Online Ilegal Gerus Penerimaan Pajak Hingga Rp877 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

STOCKHOLM, DDTCNews – Menjamurnya bisnis judi online ilegal dan kebijakan pemerintah yang dinilai kontraproduktif bagi industri judi domestik menimbulkan potensi kerugian pajak hingga jutaan euro.

Fintan Costello, Direktur Pelaksana operator judi online bonusfinder.com mengatakan ketentuan judi online yang diperketat membuat eksodus penjudi daring ke situs ilegal. Imbasnya, penerimaan pajak yang hilang ditaksir mencapai €46 juta atau setara dengan Rp877 miliar pada 2020.

Menurut Costello, penerimaan pajak yang hilang cukup disayangkan. Dana tersebut tentu bisa dipakai pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya membayar gaji 1.000 perawat dan 1.400 petugas polisi.

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Selain itu dana yang berpotensi hilang tersebut juga bisa membayar gaji 599 politisi di Parlemen Swedia. "Regulasi yang berlebihan tidak akan berhasil, yang pada akhirnya membuat penjudi paling rentan terkena bahaya," katanya, dikutip Jumat (18/12/2020).

Costello menilai keputusan otoritas membatasi jumlah maksimal uang yang bisa dikeluarkan penjudi di lapak online pada Mei 2020 sangat kontraproduktif. Apalagi, pemerintah menambah aturan yang lebih ketat terkait dengan pemberian bonus bagi pemain baru.

Alhasil, tak sedikit penjudi daring Swedia berpindah ke situs judi ilegal yang tidak mengenal aturan pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Dia menyebutkan jika tidak ada perubahan regulasi maka pemerintah dan operator situs judi legal di Swedia akan merugi.

Baca Juga: Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Oleh karena itu, Costello berharap regulasi judi online kembali dilonggarkan demi mencegah pangsa pasar bagi operator situs judi domestik terus tergerus dan kalah bersaing dengan situs tidak berizin. Pada gilirannya, penerimaan negara berpotensi terganggu.

"Dalam jangka pendek saja kebijakan ini telah menyebabkan puluhan juta euro pendapatan pajak hilang. Kami menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan kebijakan yang merugikan industri," imbuhnya seperti dilansir europeangaming.eu. (rig)

Baca Juga: Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan
Topik : swedia, judi online, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

Kamis, 23 September 2021 | 14:30 WIB
BELANDA

Redam Emisi Karbon, Negara Ini Pajaki Truk Berdasarkan Jarak Tempuh

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji