SWEDIA

Bisnis Judi Online Ilegal Gerus Penerimaan Pajak Hingga Rp877 Miliar

Redaksi DDTCNews | Jumat, 18 Desember 2020 | 19:15 WIB
Bisnis Judi Online Ilegal Gerus Penerimaan Pajak Hingga Rp877 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

STOCKHOLM, DDTCNews – Menjamurnya bisnis judi online ilegal dan kebijakan pemerintah yang dinilai kontraproduktif bagi industri judi domestik menimbulkan potensi kerugian pajak hingga jutaan euro.

Fintan Costello, Direktur Pelaksana operator judi online bonusfinder.com mengatakan ketentuan judi online yang diperketat membuat eksodus penjudi daring ke situs ilegal. Imbasnya, penerimaan pajak yang hilang ditaksir mencapai €46 juta atau setara dengan Rp877 miliar pada 2020.

Menurut Costello, penerimaan pajak yang hilang cukup disayangkan. Dana tersebut tentu bisa dipakai pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya membayar gaji 1.000 perawat dan 1.400 petugas polisi.

Baca Juga:
Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Selain itu dana yang berpotensi hilang tersebut juga bisa membayar gaji 599 politisi di Parlemen Swedia. "Regulasi yang berlebihan tidak akan berhasil, yang pada akhirnya membuat penjudi paling rentan terkena bahaya," katanya, dikutip Jumat (18/12/2020).

Costello menilai keputusan otoritas membatasi jumlah maksimal uang yang bisa dikeluarkan penjudi di lapak online pada Mei 2020 sangat kontraproduktif. Apalagi, pemerintah menambah aturan yang lebih ketat terkait dengan pemberian bonus bagi pemain baru.

Alhasil, tak sedikit penjudi daring Swedia berpindah ke situs judi ilegal yang tidak mengenal aturan pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Dia menyebutkan jika tidak ada perubahan regulasi maka pemerintah dan operator situs judi legal di Swedia akan merugi.

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Oleh karena itu, Costello berharap regulasi judi online kembali dilonggarkan demi mencegah pangsa pasar bagi operator situs judi domestik terus tergerus dan kalah bersaing dengan situs tidak berizin. Pada gilirannya, penerimaan negara berpotensi terganggu.

"Dalam jangka pendek saja kebijakan ini telah menyebabkan puluhan juta euro pendapatan pajak hilang. Kami menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan kebijakan yang merugikan industri," imbuhnya seperti dilansir europeangaming.eu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?