BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Nampaknya angin segar mulai menghampiri tax amnesty setelah belakangan ini sejumlah pihak meragukan keberhasilan program pemerintah itu. Sinyal positif itu datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyebutkan para pengusaha besar akan mulai mendaftar tax amnesty pekan depan. Berita ini mewarnai sejumlah surat kabar nasional pagi ini, Kamis (1/9).
Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menjanjikan sedikitnya 120 pengusaha besar telah siap mengikuti tax amnesty. Diperkirakan di September 2016 aliran dana repatriasi akan mencapai Rp700 triliun atau 70% dari target penerimaan dana repatriasi yang dipatok Rp1.000 triliun.
Menurut Sofjan, para pengusaha bukan tidak mau mengikuti tax amnesty, namun selama dua bulan terakhir pengusaha masih menyelesaikan administrasi di negara asal termasuk utang-utangnya.
Kendati mendapatkan sinyal positif dari Apindo, organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah justru meminta pemerintah menunda dan mengevaluasi total pelaksanaan tax amnesty. Berikut ringkasan beritanya:
Selain itu, Muhammadiyah juga akan mengajukan judicial review Undang-Undang Pengampunan Pajak. Menteri Keuangan Sri mulyani tampak berhati-hati menjawab permintaan Muhammadiyah ini. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan yang terbaik dalam merespons judicial review tersebut.
Dalam sidang gugatan uji materi yang digelar kemarin, Rabu (31/8) Ketua Majelis MK Anwar Usman meminta pemohon untuk memperbaiki permohonan dan menjelaskan kerugian hak konstitusional yang diderita para pemohon. Dalam hal ini pemohon adalah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Partai Buruh. Hakim Anggota I Dewa Gede Palguna mengatakan hal yang sama, menurutnya permohonan yang diajukan para buruh hanya menjelaskan fakta-fakta sosiologis.
Pemerintah menyiapkan 3 strategi jika target penerimaan negara dari tax amnesty tidak tercapai. Pertama, pemerintah melebarkan defisit menjadi 2,5%. Kedua, pemotongan anggaran lebih besar lagi. Ketiga, mengubah manajemen arus kas dengan memperpanjang proyek infrastruktur dari satu tahun menjadi multiyears.
Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI menilai dana tunjangan profesi guru sebesar Rp19,7 triliun merupakan dana fiktif ke daerah. Anggota Komisi XI Misbakhun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan memeriksa anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengalihan hak atas harta dari special purpose vehicle (SPV) tidak aktif ke badan hukum Indonesia dalam kebijakan tax amnesty menggunakan nilai buku. Staf Ahli Menteri Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan acuan pengalihan itu memang diputuskan menggunakan nilai buku. Namun, untuk acuan tarif perhitungan tebusan tetap menggunakan nilai wajar sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.
Pemerintah memperkirakan koreksi hingga 0,1% pertumbuhan ekonomi dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar 5,2%. Estimasi ini disebut sebagai salah satu imbas dari penyesuain rencana belanja pemerintah. Hingga saat ini Menteri Keungan Sri Mulyani masih meminta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengkaji efek stimulus fiskal yang muncul dari pemangkasan anggaran terhadap laju produk domestik bruto (PDB).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada 5 kekurangan yang harus segera dibenahi dari Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa. Pasalnya, kelemahan itu berpotensi memicu korupsi. 5 kekurangan itu meliputi, lemahnya koordinasi antarlembaga bahkan antarunit dalam Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (Amu)
