BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat kegiatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 pejabat negara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (8/3/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
SEMARANG, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif PPh final untuk program pengungkapan sukarela (PPS) tidaklah mahal.
Walaupun tarif PPh final PPS khususnya pada kebijakan II bisa mencapai 18%, Sri Mulyani menyebutkan besaran tarif tersebut masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif progresif PPh orang pribadi dan sanksi-sanksi yang terdapat pada UU KUP.
"Kok larang men to Bu 18%? Karena ini masih paling dekat, kalau enggak kan harusnya Anda bayar 35%. Kalau ketahuan Anda menghindari pajak dengan sengaja, itu pidana Anda bisa kena 300%," ujar Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HPP di Jawa Tengah, Kamis (10/3/2022).
Dengan demikian, Sri Mulyani mengatakan tarif PPh final PPS pada UU HPP sudah tergolong lebih rendah bila dibandingkan ketentuan-ketentuan normal yang ada.
Bila wajib pajak memiliki harta yang masih belum dilaporkan, Sri Mulyani mendorong kepada wajib pajak untuk segera mengikuti PPS sesegera mungkin.
"Kita mengimbau enggak usah menunggu sampai Juni nanti baru tobatnya. Itu supaya kita semua bisa melayani dengan baik. Jadi kalau ada yang kurang-kurang dan yang lain kita bisa lakukan," ujar Sri Mulyani.
Untuk diketahui, terdapat 2 skema PPS yang ditawarkan oleh pemerintah yakni PPS kebijakan I dan PPS kebijakan II. Kebijakan I yakni untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan peserta tax amnesty. Basis pengungkapannya yakni harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti tax amnesty.
Kebijakan II dibuat bagi wajib pajak orang pribadi atas harta perolehan 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. (sap)
