Ada UU HPP, Bagaimana Ketentuan Lapisan Tarif PPh untuk Pesangon?

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali menjelaskan mengenai ketentuan lapisan tarif PPh 21 final atas pesangon. Akun DJP, @kring_pajak, merespons pertanyaan netizen tentang update ketentuan lapisan tarif PPh 21 final atas pesangon.

"Mau tanya lapisan tarif pesangon untuk Januari 2022 apakah sama? Ataukah berbeda? Mohon infonya. Terima kasih," tulis akun @kikikikuk8, Jumat (28/1/2022). 

DJP kemudian membalas pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa tidak ada perubahan ketentuan tentang pesangon di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Ketentuan tarif pajak 21 final atas pesangon, imbuh DJP, masih mengacu pada PP 68/2009 tentang tarif PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. 

"Sepanjang PP 68/2009 belum diganti/dicabut maka masih berlaku dan menjadi rujukan terkait pengenaan PPh 21 final atas pesangon," imbuh @kring_pajak dalam cuitannya. 

Sebagai informasi, PP 68/2009 menyebutkan pesangon yang diterima atau diperoleh oleh pegawai merupakan objek PPh yang wajib dipotong PPh Pasal 21. 

Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

DDTC sempat mengulas secara mendalam hal ini dalam rubrik konsultasi. 

Setidaknya, terdapat 2 aspek pemajakan yang diatur, yaitu atas uang pesangon yang dibayarkan secara sekaligus atau dianggap sekaligus dan atas uang pesangon yang dibayarkan secara bertahap. Berikut penjelasannya.

Pertama, untuk uang pesangon yang dibayarkan secara sekaligus atau dianggap dibayarkan sekaligus. Atas uang pesangon yang diterima atau diperoleh pegawai dikenai pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final.

Umumnya, perusahaan atau pemberi kerja membayarkan secara langsung uang pesangon saat PMK. Namun, karena alasan keuangan, pembayaran uang pesangon yang seharusnya dibayarkan sekaligus, dapat dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.

Sesuai PP 68/2009, apabila pembayaran uang pesangon dilakukan dalam beberapa kali pembayaran sepanjang dilakukan dalam waktu 2 tahun kalender, dianggap sebagai pembayaran secara sekaligus dan dihitung sebagai satu kesatuan untuk pengenaan pajaknya.

Dengan memperhatikan bahwa besarnya uang pesangon dikaitkan dengan masa kerja dan besarnya upah atau penghasilan yang diterima setiap bulan maka tarif PPh Pasal 21 yang dikenai bersifat progresif. Namun, lapisan tarif progresif yang diberlakukan berbeda dengan lapisan tarif yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Sesuai Pasal 4 PP 68/2009, besaran tarif pajak penghasilan uang pesangon dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tarif 0% untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp50 juta;
2. Tarif 5% untuk penghasilan bruto di atas Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta;
3. Tarif 15% untuk penghasilan bruto di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta; dan
4. Tarif 25% untuk penghasilan bruto di atas Rp500 juta.

Kedua, untuk uang pesangon yang dibayarkan secara bertahap. Dengan batasan waktu sampai dengan 2 tahun, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada pegawai pada tahun ketiga dan seterusnya. 

PPh Pasal 21 yang dipotong tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak. (sap)