BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat dana simpanan pemerintah daerah di perbankan pada Desember 2021 mencapai Rp113,38 triliun, naik 21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tingginya dana simpanan pemerintah daerah (pemda) di bank sangatlah disayangkan. Sebab, hal itu menunjukkan belanja daerah masih belum dapat diserap secara optimal.
"Ketika pusat dengan syok besar ingin ngegas countercyclical, daerah yang memegang peranan hampir sepertiga dari belanja kami bahkan tidak mengakselerasi countercyclical. Dampaknya ke ekonomi jauh lebih kecil dari yang kami bayangkan," katanya, dikutip pada Kamis (20/1/2022).
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Sri Mulyani menyebut dana pemda di bank pada Desember 2021 sebenarnya turun 44% dari posisi bulan sebelumnya senilai Rp203,95 triliun. Namun, saldo pada Desember 2021 tersebut menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, nominal dana di bank yang tertinggi berada di Jawa Timur senilai Rp16,99 triliun. Sementara itu, simpanan dana di bank yang terendah terjadi di Sulawesi Barat senilai Rp331,18 miliar.
Menurut Sri Mulyani, pemda harus terus mengoptimalkan serapan belanja agar dampaknya pada pemulihan ekonomi daerah makin kuat. Apalagi, dana transfer ke daerah dan dana desa juga naik 3% pada tahun lalu.
Di sisi lain, ia berharap implementasi UU Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dapat mendorong percepatan mengakselerasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kami harapkan dengan UU HKPD yang baru, sinkronisasi akan lebih cepat," ujar Sri Mulyani. (rig)
