BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha meminta pemerintah untuk segera menerbitkan aturan pelaksana atas ketentuan PPh pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Memasuki Januari 2022, aturan turunan atas ketentuan PPh masih belum diterbitkan. Hingga saat ini, hanya ada 1 aturan turunan UU HPP yang resmi ditetapkan, yakni PMK 196/2021 yang merupakan aturan pelaksana program pengungkapan sukarela (PPS).
"Kita berharap secepatnya ada kejelasan, karena UU kan sudah mengatur berlaku sejak tahun pajak 2022," ujar Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama, Rabu (5/1/2022).
Sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU HPP, ketentuan PPh pada UU HPP mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Bagi wajib pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun kalender, ketentuan PPh pada UU HPP mulai berlaku per 1 Januari 2022.
"Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender," bunyi Pasal 1 angka 8 UU KUP.
Pada UU HPP, ketentuan baru PPh yang mulai berlaku per tahun pajak 2022 antara lain tentang natura, tarif PPh orang pribadi, tarif PPh badan, dan pemberlakuan batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi UMKM.
Mengenai natura, pemerintah perlu menyiapkan aturan-aturan mengenai natura yang dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh yang telah diubah dengan UU HPP.
Pada pasal tersebut, natura yang tetap dikecualikan dari objek pajak adalah penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura yang diberikan di daerah tertentu, natura yang diberikan karena keharusan kerja, natura yang berasal dari APBN atau APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur lebih lanjut tentang biaya penggantian dalam bentuk natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh yang telah diubah dengan UU HPP. (sap)
