BERITA TERKINI
Petugas medis mengecek kondisi kesehatan peserta saat vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di Gedung Wana Graha Bhakti Yasa, Yogyakarta, Senin (23/8/2021). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/wsj.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali mendatangkan 5 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac dalam bentuk jadi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sampai saat ini Indonesia sudah menerima total 200 juta dosis vaksin baik dalam bentuk jadi maupun bulk.
Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pemerintah akan terus mendatangkan vaksin Covid-19 untuk diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, Kemenkeu juga telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan vaksin tersebut.
"Dari sisi anggaran, kami di Kementerian Keuangan pada 2021 ini telah [ter]alokasi anggaran Rp57,75 triliun untuk vaksinasi," katanya melalui konferensi video, Senin (23/7/2021).
Menurut Heru, bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin. Meski demikian, saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang telah mengamankan stok vaksin dalam jumlah yang cukup untuk warganya.
Dengan ketersediaan stok tersebut, dia menilai percepatan proses vaksinasi harus dilakukan agar tercapai kekebalan komunal atau herd immunity. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksinasi sebanyak 2 juta dosis per hari bisa tercapai pada akhir bulan ini.
Selain upaya dari pemerintah, sambung Heru, faktor utama percepatan vaksinasi justru berasal dari partisipasi masyarakat. "Karenanya, kami mengimbau masyarakat sesegera mungkin mengikuti vaksinasi," ujarnya.
Heru menambahkan saat ini sudah ada 57 juta orang yang divaksinasi Covid-19. Dari angka tersebut, 31 juta di antaranya telah divaksinasi 2 dosis.
Heru menyebut pemerintah terus berupaya mengakselerasi vaksinasi agar terpenuhi target 208 juta penduduk. Jumlah ini adalah angka minimal yang diyakini mampu membentuk kekebalan komunal di tengah masyarakat. Hingga target itu tercapai, dia mengajak masyarakat tetap patuh menjalani protokol kesehatan untuk mempercepat pengendalian Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengatur pemberian fasilitas perpajakan atas impor vaksin berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut, serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22. Kemudian, ada pemberian pelayanan segera atau rush handling agar impor vaksin Covid-19 bisa segera keluar dari pelabuhan.Â
Sebagai informasi, fasilitas rush handling diberikan lantaran vaksin termasuk barang impor tertentu yang karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean atau bandara. (sap)
