BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Â
JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak empat menteri koordinator meminta tambahan anggaran hingga puluhan miliar untuk kementeriannya masing-masing dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran Rp50 miliar dari pagu indikatif yang disampaikannya pada Juni lalu. Dia mengusulkan anggaran untuk Kemenko Perekonomian pada 2021 senilai Rp443,3 miliar, dari semula Rp393,3 miliar.
"Kami mohon tambahan anggaran Rp50 miliar sehingga bisa dilakukan berbagai kegiatan di Kemenko Perekonomian, baik koordinasi tingkat menteri, pemerintah daerah, monev [monitoring dan evaluasi]," katanya dalam rapat kerja secara virtual bersama Banggar DPR RI, Selasa (8/9/2020).
Airlangga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi tugas tambahan kepada Kemenko Perekonomian untuk mengkoordinasikan upaya penanganan virus Corona dan pemulihan ekonomi nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2020, Airlangga juga ditunjuk sebagai Ketua Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan meminta tambahan anggaran Rp50 miliar pada 2021. Luhut beralasan tambahan anggaran itu untuk mendukung pendanaan dua program pada tahun depan.
Pertama, menambah dana penyelenggaraan acara internasional bertajuk Archipelagic Island State (AIS) Forum 2021 senilai Rp45 miliar. Kedua, menambah dana untuk meningkatkan koordinasi dan transparansi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas serta pertambangan senilai Rp5 miliar. Total anggaran yang diusulkan Luhut yakni Rp364,5 miliar, naiuk dari pagu indikatif Rp314,5 miliar.
"Insyaallah penggunaan dilakukan sebaik-baiknya," katanya.
Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga meminta tambahan anggaran Rp50 miliar untuk memberi suntikan sejumlah institusi negara, yakni Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan, serta meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhadjir Effendy yang diwakili Sekretaris Kemenko PMK Y.B Satya Sananugraha meminta tambahan anggaran paling besar, yaitu mencapai Rp110,88 miliar. Menurutnya, tambahan anggaran itu untuk memperkuat koordinasi isu penanggulangan kemiskinan, isu budaya, pendidikan, serta moderasi beragama. (kaw)
