BERITA TERKINI
Foto Gedung Bea Cukai.
JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) optimistis kebijakan relaksasi pembayaran cukai di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 tidak akan mempengaruhi target penerimaan cukai tahun ini.
Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro mengatakan target penerimaan cukai tidak terpengaruh lantaran relaksasi yang diberikan sekadar menggeser waktu pembayaran hingga 90 hari.
“Jadi, kebijakan ini tidak akan mengganggu target penerimaan,” katanya kepada DDTCNews, Minggu (24/5/2020).
Kebijakan relaksasi pembayaran cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.04/2020, tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, sebagai perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.04/2017.
Beleid tersebut mengatur pemesanan pita cukai yang diajukan oleh pengusaha barang kena cukai pada tanggal 9 April hingga 9 Juli 2020 dapat diberikan penundaan pembayaran selama 90 hari sejak pemesanan.
Batas waktu itu bahkan lebih panjang dibanding status darurat bencana non-alam yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap pandemi virus Corona, yakni 29 Mei 2020.
Menurut Deni, pemerintah ingin memberikan kesempatan pelaku usaha kena cukai untuk memperbaiki arus kas perusahaannya. Dengan kelonggaran tersebut, ia berharap pengusaha mampu mempertahankan usahanya di tengah pandemi.
Selain itu, kebijakan pelonggaran kitu juga tidak merugikan pemerintah lantaran penerimaan cukai hanya bergeser 30 hari. Pada PMK 57/2017 sebelumnya, pemerintah telah memberikan kelonggaran pelunasan pita cukai selama 2 bulan pemesanan.
“Sebelumnya, kan, sudah ada penundaan 60 hari. Nah sekarang tinggal diperpanjang untuk memberikan ruang nafas bagi industri rokok, apalagi yang IKM (industri kecil menengah),” ujarnya.
Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan cukai mencapai Rp180,5 triliun, naik 4,7% dari realisasi 2019 sebesar Rp172,3 triliun. Pada 2019, realisasi penerimaan cukai tersebut setara 104,2% atau melampaui target Rp165,5 triliun. (rig)
