KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap 4 Program Prioritas Prabowo pada Tahun Pertamanya

Muhamad Wildan
Selasa, 27 Agustus 2024 | 19.00 WIB
Sri Mulyani Ungkap 4 Program Prioritas Prabowo pada Tahun Pertamanya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berjalan keluar ruangan usai mengikuti rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024). ANTARA FOTO/Fauzan/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki 4 program prioritas yang menjadi quick wins pada tahun pertama pemerintahannya.

Pertama, Prabowo memprioritaskan program makan siang gratis. Program yang kini bernama makan bergizi gratis (MBG) tersebut bakal menelan anggaran senilai Rp71 triliun.

"MBG jelas merupakan prioritas," kata Sri Mulyani, Selasa (27/8/2024).

Kedua, Prabowo akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang. Pemeriksaan dilakukan di posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit-rumah sakit di daerah.

Agar pemeriksaan gratis bisa dilaksanakan di daerah-daerah, pemerintah akan meningkatkan fasilitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C. Dengan demikian, terdapat sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang perlu ditambah.

Ketiga, Prabowo akan merenovasi 22.000 sekolah yang rusak. Tak hanya itu, sekolah unggulan yang terintegrasi di 4 lokasi juga akan dibangun. Menurut Sri Mulyani, lokasi sekolah unggulan tersebut akan ditetapkan oleh Prabowo.

Keempat, Prabowo akan mendorong pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Program ini diperlukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

"Mulai dari program di Kementerian PUPR dan Kementan dengan perbaikan intensifikasi 80.000 hektare dan pencetakan sawah baru 150.000 hektare," tutur Sri Mulyani.

Sebagai informasi, RAPBN 2025 disusun dengan memberikan ruang diskresi bagi Prabowo. Diskresi diberikan mengingat APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini, tetapi akan dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya.

"Oleh karena yang membahas ialah kabinet dan DPR saat ini, pemerintah yang akan datang diberikan diskresi yang tentu akan lebih banyak in charge untuk menjelaskan dan menavigasi APBN 2025," ujar Sri Mulyani. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.