BERITA TERKINI
Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
JAKARTA, DDTCNews - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program makan siang gratis yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto akan disimulasikan di berbagai daerah.
Setelah sempat disimulasikan di Kabupaten Tangerang oleh pihak pemkab, program makan siang gratis akan disimulasikan di Kabupaten Merauke dalam waktu dekat.
"Simulasi itu ya masing-masing daerah. Tadi saya menerima undangan bupati Merauke, kalau di sana namanya gerakan makan ikan. Jadi beda lagi, ini semua inisiatifnya dari daerah. Kami di sini belanja masalah saja," ujar Airlangga, dikutip Sabtu (9/3/2024).
Menurut Airlangga, tugas pemerintah pusat dalam pelaksanaan makan siang gratis adalah memastikan kebijakan tersebut dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bermanfaat bagi para pelajar.
"Masih banyak simulasi lain, kemarin kan simulasi di daerah perkotaan. Berikutnya simulasi di daerah pedesaan dan pesisir. Dengan makin banyak yang voluntary menyiapkan, opsi-opsinya akan makin terlihat. Dari situ kemudian pemerintah membuat kebijakan," ujar Airlangga.
Airlangga pun menegaskan pemerintah baru akan membahas program makan siang gratis dalam secara lebih lanjut dalam RAPBN 2025 setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemenang Pemilu 2024.
"Sekali lagi, kita baru membahas di dalam APBN sesudah ada keputusan dari KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kita selalu sebut pemerintah yang akan datang, pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang," ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan kebijakan yang lebih detail mengenai program makan siang gratis akan disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas pada bulan depan.
"Tugas Bappenas untuk menyusun dalam 1 bulan ke depan karena APBN akan lebih detail lagi 1 bulan ke depan. Masalah kementerian dan yang lain itu juga bagian dari amplop APBN," ujar Airlangga. (sap)
