BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar oleh pegawai tetap lewat pemberi kerja kini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitung PPh Pasal 21.
Merujuk pada Pasal 10 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023, zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bisa menjadi pengurang penghasilan bruto sepanjang pemberi kerja menyalurkan zakat dan sumbangan tersebut ke badan amil zakat dan lembaga keagamaan yang diakui pemerintah.
"Pengurangan yang diperbolehkan ... bagi pegawai tetap yaitu ... zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah," bunyi Pasal 10 ayat (3) huruf c PMK 168/2023, dikutip Senin (8/1/2024).
Dengan demikian, saat ini terdapat 3 pengurang penghasilan bruto ketika pemberi kerja melakukan penghitungan PPh Pasal 21 yakni biaya jabatan, iuran terkait program pensiun dan hari tua, serta zakat.
Dalam PMK sebelumnya yakni PMK 252/2008, hanya terdapat 2 pengurang penghasilan bruto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 yakni biaya jabatan dan iuran pensiun atau hari tua.
Adapun besaran biaya jabatan per tahun dalam PMK 168/2023 masih tetap sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nilai maksimal Rp6 juta per tahun dan Rp500.000 per bulan, tidak berubah bila dibandingkan dengan besaran biaya jabatan dalam ketentuan sebelumnya.
Perlu dicatat, biaya-biaya pengurang penghasilan bruto pegawai tetap diperhitungkan oleh pemberi kerja untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang masa pajak terakhir. Untuk masa pajak Januari-November, PPh Pasal 21 terutang dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sesuai dengan PP 58/2023.
PMK 168/2023 telah diundangkan pada tahun lalu dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 2024. Dengan berlakunya PMK 168/2023, beberapa PMK sebelumnya yakni PMK 250/2008, PMK 252/2008, dan PMK 102/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (sap)
