PKS Minta Pemerintah Tak Hanya Andalkan Komoditas untuk Amankan Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Fraksi PKS DPR meminta pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan tren positif harga komoditas dalam mengamankan penerimaan perpajakan.

Ketika menyampaikan pandangan fraksinya atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022, Anggota DPR Netty Prasetiyani ketergantungan penerimaan perpajakan terhadap harga komoditas adalah titik kerentanan bagi APBN.

"Pada jangka panjang, kondisi ini justru memberikan kerentanan karena faktor volatilitas harga," ujar Netty, Kamis (24/8/2023).

Seperti diketahui, setoran pajak yang bersumber dari sektor pertambangan pada tahun lalu tercatat mampu bertumbuh sebesar 113,6%. Setoran pajak dari sektor manufaktur dan perdagangan juga tumbuh masing-masing sebesar 24,6% dan 37,3% berkat peningkatan harga komoditas.

Menurut Fraksi PKS, kenaikan ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap komoditas justru akan menjadi disinsentif bagi proses industrialisasi.

"Saat ini, eksploitasi komoditas mentah menjanjikan keuntungan ekonomi singkat dibandingkan berinvestasi membangun industri. Sebaliknya, industri mendapatkan tekanan karena harus merogoh pengeluaran bahan baku yang energi semakin mahal," ujar Netty.

Untuk diketahui, penerimaan pajak pada tahun lalu tercatat mencapai Rp1.716,8 triliun, bertumbuh 34,3% bila dibandingkan dengan penerimaan pajak pada 2021. PPh badan dan PPN dalam negeri masing-masing bertumbuh sebesar 71,72% dan 41,37% salah satunya berkat kenaikan harga komoditas.

Adapun penerimaan bea keluar tercatat mampu mencapai Rp39,8 triliun dengan pertumbuhan sebesar 15,2% pada 2022 berkat kenaikan volume ekspor serta kenaikan harga produk kelapa sawit dan minerba. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.