Meski Sedang Perang, Kinerja Penerimaan Pajak Rusia Tetap Moncer

MOSKWA, DDTCNews – Seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia, Rusia berhasil mencetak pertumbuhan realisasi penerimaan pajak konsolidasi sebesar 31% hingga April 2022 dari realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data dari Federal Tax Service, moncernya realisasi penerimaan tersebut juga diikuti oleh penerimaan pemerintah pusat. Hingga Mei 2022, pertumbuhan penerimaan pemerintah pusat sudah mencapai 31%.

“Kira-kira setengah dari pendapatan pemerintah pusat dan seperlima dari penerimaan pajak konsolidasi berasal dari sektor minyak dan gas,” demikian laporan pemberitaan dari forbes.com, seperti dikutip pada Selasa (26/7/2022).

Berdasarkan catatan Federal Tax Service, peningkatan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) berkorelasi dengan kenaikan harga minyak dunia. Dalam 4 tahun terakhir, dampak kenaikan harga minyak terhadap penerimaan makin signifikan.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan tren tersebut. Pertama, penerimaan negara dari sektor migas berbentuk dolar. Kedua, upaya Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengeruk penerimaan negara lebih besar dari sektor migas sejak 2001 membuahkan hasil.

Salah satu upaya Putin dan menteri keuangannya kala itu ialah melakukan banyak penyesuaian aturan di undang-undang perpajakan dalam meningkatkan penerimaan. Setelah itu, presiden kemudian fokus dalam menjaga kepatuhan wajib pajak.

Kasus Mikhail Khodorkovsky menjadi contoh yang tepat. Sempat menjadi salah satu orang terkaya di Rusia, ia ditangkap pada 2003 dan mendekam di penjara selama 10 tahun karena terbukti menghindari pajak melalui perusahaannya kala itu Yukos.

Gara-gara kasus tersebut, kebijakan perusahaan minyak mengenai pajak berubah saat mempekerjakan konsultan pajak. Mereka lebih memilih patuh untuk memenuhi seluruh kewajiban pajak ketimbang mengoptimalkan pembayaran pajak.

“Alih-alih mengambil saran mengenai cara mengoptimalkan pembayaran pajak, prioritas perusahaan minyak bergeser untuk memastikan kewajiban perpajakan mereka terpenuhi sejalan dengan undang-undang perpajakan yang ada,” sebut Adnan Vatansever dalam bukunya Oil in Putin’s Russia. (rig)