BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Penyidik Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur menyerahkan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur.
Tersangka ditengarai secara sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut selama 2019.
"Akibat perbuatannya, tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar Rp5,65 miliar," sebut Kanwil DJP Jakarta Timur dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (11/1/2023).
Sebelum diserahkan ke Kejari Jakarta Timur, penyidik kanwil DJP telah melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) dan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mengungkapkan ketidakbenaran.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP, wajib pajak dengan kemauannya sendiri berhak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dan melunasi kekurangan pembayaran pajak dan denda sebesar 100% sehingga tersangka tidak dilakukan penyidikan.
"Namun demikian, tersangka tidak menggunakan hak tersebut sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditingkatkan ke tahap penyidikan," tulis kanwil DJP.
Dalam proses penyidikan, tersangka memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyidikan sesuai dengan Pasal 44B UU KUP.
Sesuai dengan pasal tersebut, tersangka yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 UU KUP dapat dilakukan penghentian penyidikan bila melunasi kerugian pada pendapatan negara dan denda sebesar 3 kali lipat.
Hingga sampai ke Kejari Jakarta Timur, tersangka juga tidak kunjung memanfaatkan haknya untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan.
Kanwil DJP Jakarta Timur berharap kegiatan penegakan hukum tersebut dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak, sekaligus juga dapat mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. (rig)
