Tarif PPN Naik, DJP Mulai Aktif Sosialisasi ke PKP dan Bendahara Dinas

SUMBA TIMUR, DDTCNews - Pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Menindaklanjuti kebijakan baru ini, Ditjen Pajak (DJP) melalui unit vertikalnya mulai aktif menggelar sosialisasi. 

KPP Pratama Waingapu, Sumba Timur, NTT misalnya, mengadakan sosialisasi PPN 11% kepada wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan sejumlah bendahara dinas. 

Dalam sosialisasi yang diadakan secara daring ini, tim penyuluh pajak dari KPP Pratama Waingapu secara spesifik mengulas pemberlakuan tarif baru PPN dan sinkronisasi aplikasi e-faktur. Penyuluh juga menyinggung dampak kenaikan PPN terhadap bahan pokok seperti beras. 

"Penyuluh menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan bagi pemberlakuan PPN 11% dan akan terus melakukan sosialisasi maupun bimbingan terhadap para wajib pajak," ujar Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Waingapu Mintarsih Wijayanti, dikutip dari siaran pers DJP, Jumat (1/4/2022). 

Mintarsih berharap sosialisasi ini mampu mengajak para wajib pajak untuk lebih aktif berkontribusi dalam menghimpun penerimaan negara. KPP Pratama Waingapu, ujarnya, juga siap memberikan pendampingan dan asistensi terhadap wajib pajak terkait dengan kenaikan PPN ini. 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan sempat menyampaikan segera menerbitkan 14 peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai aturan turunan klaster pajak pertambahan nilai (PPN) dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Aturan pelaksana UU HPP juga sebagai respons kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022. Masyarakat sebagai wajib pajak memerlukan aturan turunan tersebut untuk mengimplementasikan penyesuaian tarif PPN yang ada.

"Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari dalam keterangan resminya. (sap)