Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Beneficial Owner

A+
A-
4
A+
A-
4
Beneficial Owner

DALAM OECD Model, konsep beneficial owner pertama kali diperkenalkan dalam Model 1977, yaitu pada Pasal 10 mengenai Dividen, Pasal 11 mengenai Bunga, dan Pasal 12 mengenai Royalti. Namun, konsep tersebut tidak didefinisikan lebih lanjut dalam OECD Model, melainkan hanya terdapat suatu penjelasan singkat dalam Commentaries yang menyatakan bahwa agents dan nominees bukan merupakan beneficial owners.

Pembahasan mengenai ketentuan beneficial owner sebagaimana digunakan pada Model 1977 dilakukan lebih lanjut ketika OECD mempublikasikan Conduit Company Report pada tahun 1986. Dalam paragraf 14b Conduit Company Report dijelaskan bahwa perusahaan conduit pada umumnya tidak dapat dianggap sebagai beneficial owner.

Adanya penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa Conduit Company Report telah memperluas makna daripada beneficial owner. Yaitu, pihak yang bukan merupakan agent dan nominee, tetapi juga bukan merupakan perusahaan conduit (suatu pihak yang hanya memiliki kewenangan terbatas atas penghasilan yang diterimanya).

Perubahan selanjutnya mengenai konsep beneficial owner dilakukan oleh OECD pada tahun 2003, yaitu dengan suatu perubahan dalam Commentaries. Melanjutkan analisis dalam Conduit Company Report, Commentaries menyebutkan bahwa istilah beneficial owner tidak mempunyai makna teknis yang terbatas. Namun, harus diartikan sesuai dengan konteks dan tujuan diadakannya P3B, yaitu untuk menghindari pajak berganda dan penyelundupan pajak.

Dengan demikian, konsep beneficial owner tidak dapat diartikan sesuai dengan ketentuan domestik suatu negara, namun harus diartikan secara internasional (international meaning).

Pada tanggal 29 April 2011, OECD mengusulkan perubahan terhadap interpretasi beneficial owner dengan mempublikasi suatu Discussion Draft. Salah satu perubahan yang penting adalah paragraf baru yang ditambahkan pada penjelasan Pasal 10, yaitu Paragraf 12.4 (diulang juga dalam penjelasan pada Pasal 11 dan Pasal 12), yang menjelaskan bahwa nominee, agent, atau conduit company bukan merupakan beneficial owner sebab penerima penghasilan tidak mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterimanya.

Selain itu, dijelaskan lebih rinci bahwa beneficial owner adalah jika penerima penghasilan (dividen, bunga maupun royalti) mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterimanya sesuai dengan keputusannya sendiri. Yaitu, tanpa kendala oleh adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak-pihak lain.

Setelah menerima berbagai saran dari akademisi pajak mengenai usulan perubahan Commentaries OECD Model 2011, OECD memutuskan untuk merevisi rancangan penjelasan makna beneficial owner pada usulan perubahan Commentaries OECD Model 2012.

Dalam revisi tersebut, OECD menghapus kata-kata ‘full right to use and enjoy’ dan menggantinya dengan penjelasan yang lebih menitikberatkan pada situasi di mana terdapatnya ‘limited rights’. Dengan demikian, dalam hal tidak terdapatnya kewajiban secara kontraktual maka persyaratan beneficial owner dianggap telah terpenuhi.

Pada 15 Juli 2014, pembaruan dari OECD Model telah disetujui oleh Dewan OECD. Klarifikasi dari pengertian beneficial owner dalam OECD Model 2014, mengusulkan adanya revisi atas Commentary dari Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Pada dasarnya, klarifikasi dari pengertian beneficial owner dalam OECD Model 2014 ini merupakan pengertian beneficial owner pada usulan perubahan Commentaries OECD Model 2012.

Di Indonesia, istilah beneficial owner sebenarnya mulai diperkenalkan dalam Pasal 26 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Adapun sebelum ketentuan beneficial owner dimasukkan dalam undang-undang, Direktur Jenderal Pajak melalui surat edaran maupun peraturannya cenderung menginterpretasikan beneficial owner sebagai suatu konsep yang harus diuji dengan substansi ekonomi.

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty, Darussalam

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim