Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Begini Tarif yang Diusulkan untuk 'Betterment Tax'

A+
A-
1
A+
A-
1
Wakil Menteri Keuangan Thailand Wisudhi Srisuphan. (Foto: Bangkok Post)

BANGKOK, DDTCNews – Rencana pemerintah untuk memajaki tanah melalui RUU Betterment Tax kian matang. Pasalnya, pajak tanah dan bangunan yang akan dikenakan pada lahan kosong akan meningkat sebesar 0,5% setiap tiga tahun sekali dan akan dibatasi hingga 5%.

Wakil Menteri Keuangan Thailand Wisudhi Srisuphan mengatakan pengenaan pajak tanah atas lahan kosong ini secara khusus bertujuan untuk mendorong pemilik tanah agar dapat memanfaatkan lahan kosongnya menjadi lebih produktif.

“Karena memakan waktu untuk mengimplementasikannya, tarif pajak secara progresif akan diberlakukan. Sehingga tanah yang dibiarkan menganggur akan dikenakan pajak hingga tarif tertinggi sebesar 5%,” jelasnya, Selasa (13/2).

Baca Juga: Negara Ini Beri Stimulus Baru Bagi Wajib Pajak, Apa saja?

Dalam draf RUU sebelumnya, pajak tanah menganggur telah ditetapkan secara progresif sebagai berikut. Rentang waktu 1-3 tahun, dikenakan tarif pajak sebesar 1%, kemudian jika tanah tersebut menganggur dalam waktu 4-6 tahun dikenakan tarif 2%, dan jika lebih dari 7 tahun dikenakan tarif sebesar 3%.

“RUU saat ini sedang menunggu keputusan dari Dewan Pertimbangan Negara dan akan meminta persetujuan dari kabinet, sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimusyawarahkan,” ungkap Wisudhi.

Sementara itu, Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk menunda pemungutan pajak tanah dan bangunan selama satu tahun hingga tahun 2018 setelah Dewan Pertimbangan Negara menyatakan pendapatnya terkait dengan pajak atas tanah yang menganggur.

Baca Juga: Tebar Insentif, Negara Ini Yakin Untung Besar dari Perang Dagang

Seperti dilansir dalam bangkokpost.com, ‘Betterment Tax’ ini dilatarbelakangi keinginan pemerintah untuk mempersempit kesenjangan penghasilan di lapisan masyarakat, memperluas basis wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak daerah, dan efisiensi penggunaan lahan di seluruh negeri. (Gfa)

“Karena memakan waktu untuk mengimplementasikannya, tarif pajak secara progresif akan diberlakukan. Sehingga tanah yang dibiarkan menganggur akan dikenakan pajak hingga tarif tertinggi sebesar 5%,” jelasnya, Selasa (13/2).

Baca Juga: Negara Ini Beri Stimulus Baru Bagi Wajib Pajak, Apa saja?

Dalam draf RUU sebelumnya, pajak tanah menganggur telah ditetapkan secara progresif sebagai berikut. Rentang waktu 1-3 tahun, dikenakan tarif pajak sebesar 1%, kemudian jika tanah tersebut menganggur dalam waktu 4-6 tahun dikenakan tarif 2%, dan jika lebih dari 7 tahun dikenakan tarif sebesar 3%.

“RUU saat ini sedang menunggu keputusan dari Dewan Pertimbangan Negara dan akan meminta persetujuan dari kabinet, sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimusyawarahkan,” ungkap Wisudhi.

Sementara itu, Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk menunda pemungutan pajak tanah dan bangunan selama satu tahun hingga tahun 2018 setelah Dewan Pertimbangan Negara menyatakan pendapatnya terkait dengan pajak atas tanah yang menganggur.

Baca Juga: Tebar Insentif, Negara Ini Yakin Untung Besar dari Perang Dagang

Seperti dilansir dalam bangkokpost.com, ‘Betterment Tax’ ini dilatarbelakangi keinginan pemerintah untuk mempersempit kesenjangan penghasilan di lapisan masyarakat, memperluas basis wajib pajak, meningkatkan penerimaan pajak daerah, dan efisiensi penggunaan lahan di seluruh negeri. (Gfa)

Topik : berita pajak internasional, pajak tanah, betterment tax, thailand
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 03 Maret 2017 | 10:16 WIB
THAILAND
Kamis, 28 September 2017 | 11:31 WIB
KANADA
Jum'at, 09 Juni 2017 | 16:07 WIB
SINGAPURA
Jum'at, 09 Juni 2017 | 16:31 WIB
THAILAND
berita pilihan
Kamis, 23 Januari 2020 | 07:33 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 22 Januari 2020 | 19:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Rabu, 22 Januari 2020 | 19:00 WIB
HUBUNGAN BILATERAL
Rabu, 22 Januari 2020 | 18:50 WIB
DAVOS
Rabu, 22 Januari 2020 | 18:32 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SLOVAKIA
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:57 WIB
LOMBOK BARAT
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:13 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Rabu, 22 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Rabu, 22 Januari 2020 | 16:27 WIB
OMNIBUS LAW
Rabu, 22 Januari 2020 | 15:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK