Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Begini Nasib Terakhir RUU KUP di DPR

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews - Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) hingga kini masih menggantung nasibnya di DPR. Pemerintah dan DPR sama-sama tidak berinisiatif, sehingga meski sudah mendapat prioritas, pembahasan baru akan dimulai pasca libur Idul Fitri akhir Juni nanti.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun dalam seminar reformasi perpajakan yang diselenggarakan oleh FEB UI. Menurutnya Panitia Kerja (Panja) RUU KUP diproyeksikan mulai bergerak akhir Juni 2018.

"Sekarang masih dalam DIM dan akan masuk pembahasan Panja rencananya habis lebaran," katanya, Rabu (6/6).

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Asesmen Pajak Tanpa Tatap Muka

Meski sudah lama menggantung di parlemen, politisi Partai Golkar itu menyatakan harapannya agar RUU KUP dapat selesai sebelum habis masa bakti DPR 2014-2019. Selain itu, sudah ada komitmen pimpinan DPR untuk mendahulukan RUU yang sudah lama mandek seperti halnya RUU KUP.

"Harapannya sebelum akhir periode sudah bisa selesai," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, RUU KUP mengubah hampir seluruh aspek mulai dari subtansi, sistematika dan tata urutan. Komposisi perubahan substansinya bahkan lebih dari 50%.

Baca Juga: Kelompok Bisnis Dukung Penurunan Tarif & Rasionalisasi Insentif

Dari jumlah bagian misalnya, UU KUP tahun 1983 hanya terdiri 11 bagian, tahun 2007 11 bagian, sedangkan RUU KUP yang dibahas saat ini berlipat menjadi 23 bagian. Jumlah pasal juga ikut bertambah dari 50 pada 1983, tahun 2007 menjadi 70 pasal, RUU KUP naik menjadi 129 pasal.

Perkembangan terakhir terkait RUU KUP bahwa fraksi-fraksi di Komisi XI belum sepenuhnya mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah dalam bentuk Panja. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Bakal Serahkan Masukan Soal Reformasi Pajak

"Sekarang masih dalam DIM dan akan masuk pembahasan Panja rencananya habis lebaran," katanya, Rabu (6/6).

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Asesmen Pajak Tanpa Tatap Muka

Meski sudah lama menggantung di parlemen, politisi Partai Golkar itu menyatakan harapannya agar RUU KUP dapat selesai sebelum habis masa bakti DPR 2014-2019. Selain itu, sudah ada komitmen pimpinan DPR untuk mendahulukan RUU yang sudah lama mandek seperti halnya RUU KUP.

"Harapannya sebelum akhir periode sudah bisa selesai," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, RUU KUP mengubah hampir seluruh aspek mulai dari subtansi, sistematika dan tata urutan. Komposisi perubahan substansinya bahkan lebih dari 50%.

Baca Juga: Kelompok Bisnis Dukung Penurunan Tarif & Rasionalisasi Insentif

Dari jumlah bagian misalnya, UU KUP tahun 1983 hanya terdiri 11 bagian, tahun 2007 11 bagian, sedangkan RUU KUP yang dibahas saat ini berlipat menjadi 23 bagian. Jumlah pasal juga ikut bertambah dari 50 pada 1983, tahun 2007 menjadi 70 pasal, RUU KUP naik menjadi 129 pasal.

Perkembangan terakhir terkait RUU KUP bahwa fraksi-fraksi di Komisi XI belum sepenuhnya mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah dalam bentuk Panja. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Otoritas Zona Ekonomi Bakal Serahkan Masukan Soal Reformasi Pajak
Topik : RUU KUP, revisi RUU KUP, reformasi pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Jum'at, 13 Desember 2019 | 19:07 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 13 Desember 2019 | 17:29 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 13 Desember 2019 | 17:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 13 Desember 2019 | 16:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 13 Desember 2019 | 16:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Jum'at, 13 Desember 2019 | 15:12 WIB
OMNIBUS LAW
Jum'at, 13 Desember 2019 | 11:45 WIB
TATA KELOLA ORGANISASI
Jum'at, 13 Desember 2019 | 09:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 13 Desember 2019 | 07:20 WIB
TANTANGAN & OUTLOOK PAJAK
Kamis, 12 Desember 2019 | 18:24 WIB
OMNIBUS LAW