Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Begini Dampak Virus Corona terhadap Ekonomi dan Sistem Pajak

A+
A-
12
A+
A-
12
Begini Dampak Virus Corona terhadap Ekonomi dan Sistem Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh penjuru dunia tidak hanya berimplikasi pada aspek kesehatan, tetapi juga akan memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sendi perekonomian.

Pemerintah sendiri, dalam skenario terburuk, memprediksi outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa minus 0,4%. Hal ini menjadi salah satu bahasan yang diurai oleh DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-202o) bertajuk ‘Global Tax Policy Responses to Covid-19 Crisis’. Download laporan tersebut di sini.

Prediksi itu lumrah mengingat lembaga internasional sekelas IMF menyatakan implikasi penyebaran Covid-19 terhadap ekonomi akan lebih besar ketimbang saat krisis keuangan 2007-2008. Secara global, berbagai institusi internasional juga memprediksi terjadinya kontraksi ekonomi dari sebesar 1,1% hingga 2,9%.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)?

“IMF sendiri memprediksi dampaknya ke seluruh dunia akan lebih besar ketimbang saat krisis keuangan tahun 2007-2008,” demikian pernyataan DDTC Fiscal Research.

Terjadinya kontraksi ekonomi pastilah akan memberikan efek domino terhadap kinerja pajak. Tidak tanggung-tanggung berdasarkan outlook yang diberikan pemerintah, penerimaan pajak diprediksi berpotensi tumbuh minus 5,9% dibanding tahun lalu. Simak artikel ‘APBN Perubahan 2020, Penerimaan Pajak Turun 23,65% dari Target Awal’.

Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh lesunya perekonomian, tetapi juga merupakan buntut dari berbagai relaksasi administrasi dan kebijakan yang harus diberikan pemerintah untuk menopang keberlangsungan aktivitas ekonomi bisnis dan rumah tangga.

Baca Juga: BPK Soroti Bantuan Sosial Saat Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 juga kiranya akan berpengaruh terhadap pajak internasional. Mengutip pandangan dari Vanistendael (2020), kondisi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada alur rantai nilai dan distribusi produk. Sehingga, akan ada pengaruh yang besar bagi proses pembentukan nilai (value creation) dan praktik penggerusan basis pajak (base erosion and profit shifting/BEPS) di masa yang akan datang.

Di sisi lain, dalam konteks domestik, situasi sulit ini akan memberikan pandangan yang lebih jelas atas adanya ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Pasalnya, masyarakat berpendapatan rendah tentu akan lebih terdampak akibat pandemi ini.

Hal ini diperkirakan mendorong perumus kebijakan untuk mempertimbangkan ulang bagaimana seharusnya beban pajak didistribusikan secara adil. (kaw)

Baca Juga: Diperpanjang, Pelayanan Tatap Muka DJP Berhenti Sampai 14 Juni 2020
Topik : DDTC Fiscal Research, DDTC, virus Corona, kebijakan pajak, kajian pajak, riset
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Sofiah Imani

Minggu, 19 April 2020 | 13:11 WIB
Rendahnya penerimaan pajak akibat dampak dari Covid-19 adalah konsekuensi yang harus diterima pemerintah. Namun, bukan berarti hal buruk tersebut juga diperburuk dengan tindakan menunda kewajiban perpajakan yang memiliki peran penting. Peran wajib pajak dengan tidak menunda kewajiban perpajakan seca ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:20 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Rabu, 27 Mei 2020 | 13:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 12:14 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL