PEMILU 2024

Bawaslu Sebut Ada Intimidasi kepada Pemilih di Ribuan TPS

Muhamad Wildan | Jumat, 16 Februari 2024 | 18:30 WIB
Bawaslu Sebut Ada Intimidasi kepada Pemilih di Ribuan TPS

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty (kiri).

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 13 permasalahan di ribuan tempat pemungutan suara (TPS) pada tahapan pemungutan suara pemilu 2024.

Pertama, adanya mobilisasi atau pengarahan pilihan memilih, baik dari tim sukses, peserta pemilu, maupun penyelenggara di 2.632 TPS. Kedua, adanya intimidasi terhadap pemilih yang terjadi di 2.271 TPS.

"Terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, dikutip pada Jumat (16/2/2024).

Baca Juga:
Indonesia Investment Authority Bakal Arahkan Modal Asing ke IKN

Ketiga, terdapat 37.466 TPS yang baru dibuka di atas pukul 7.00 waktu setempat. Keempat, terdapat 12.284 TPS yang tidak menyediakan alat bantu disabilitas netra. Kelima, ada 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap.

Keenam, ada 8.219 TPS yang dengan pemilih khusus beralamat tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Ketujuh, ada 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar.

Kedelapan, pendamping pemilih penyandang disabilitas di 5.836 TPS yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Kesembilan, ada 5.449 TPS yang KPPS-nya tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Baca Juga:
BKPM: Bakal Ada 640 Bidang Usaha yang Bisa Dapat Tax Holiday di IKN

Kesepuluh, ada 3.742 TPS yang tidak memasang papan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT). Kesebelas, ada 3.521 TPS yang didapati ada saksi yang mengenakan atribut partai politik atau calon DPD.

Keduabelas, saksi di 2.509 TPS diketahui tidak bisa menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Ketigabelas, ada 2.413 yang pemilihnya menggunakan hak pilih sebanyak lebih dari sekali.

Bawaslu juga menemukan 6 masalah dalam tahapan penghitungan suara antara lain Sirekap di 11.233 TPS tidak dapat diakses publik; terdapat 3.463 TPS yang melakukan penghitungan suara sebelum waktu pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 WIB.

Baca Juga:
Transaksi dengan Pemotong Pajak, UMKM Tak Bisa Setor PPh Final Sendiri

Lalu, terdapat 2.162 TPS dengan ketidaksesuaian antara jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah/tidak sah dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pemilih.

Kemudian, terdapat 1.895 TPS yang tidak diberikan Model C Hasil Salinan; terdapat 1.888 TPS yang proses penghitungan suaranya tidak dapat disaksikan saksi, pengawas, dan warga secara jelas; dan terdapat 1.473 TPS yang penyelenggaranya diintimidasi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Muncul Wacana Pajak Kekayaan Global di G-20, Menkeu AS Tak Setuju

Kamis, 23 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Indonesia Investment Authority Bakal Arahkan Modal Asing ke IKN

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi