Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Batu Bara Kini Jadi BKP, Bagaimana Penghitungan PPN-nya?

A+
A-
12
A+
A-
12
Batu Bara Kini Jadi BKP, Bagaimana Penghitungan PPN-nya?

Pertanyaan:
Perkenalkan, nama saya Andi. Saya adalah staf pajak di salah satu perusahaan pertambangan batu bara di Banjarmasin. Saya ingin bertanya tentang perubahan dalam UU PPN yang ada di UU Ciptaker yang terkait dengan penyerahan batu bara. Dengan ditetapkannya batu bara sebagai barang kena pajak (BKP), apakah berarti penyerahan batu bara dikenakan PPN? Bagaimanakah dengan proses penghitungan PPN-nya?

Andi, Banjarmasin.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Andi atas pertanyaannya. Seperti yang diketahui bersama, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker merupakan omnibus law yang mengubah beberapa undang-undang sekaligus, termasuk di antaranya UU PPN yang diatur dalam Pasal 112 UU Ciptaker.

Sebelumnya, ketentuan mengenai penentuan BKP atau bukan BKP diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN dan Penjelasannya. Dalam Pasal tersebut, batubara merupakan salah satu jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Setelah berlaku per 2 November 2020 maka Pasal 112 UU Ciptaker mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPN, termasuk di antaranya Pasal 4A ayat (2) huruf a yang memuat ketentuan tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPN pascaberlakunya UU Ciptaker, pemerintah mengubah jenis barang yang tidak dikenai PPN. Sebelumnya batu bara merupakan salah satu jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dalam UU Ciptaker, pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPN tersebut sehingga berbunyi:

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;”

Dengan adanya perubahan aturan tersebut maka batu bara tidak lagi termasuk dalam non-BKP, melainkan termasuk dalam BKP.

Selanjutnya, pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan batu bara harus membuat faktur pajak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan (1a) UU PPN pada saat penyerahan batu bara atau saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan batu bara.

Selanjutnya, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Apabila dalam suatu masa, pajak pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP.

Perlu diperhatikan, sesuai Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.*

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, batu bara, UU PPN, UU Cipta Kerja, BKP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 17 Juni 2021 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK

Wajib Pajak Merugi Bakal Dipajaki?

Kamis, 17 Juni 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Uji Materi UU Cipta Kerja, Airlangga: Tak Ada Hak Publik yang Dibatasi

Kamis, 17 Juni 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga: UU Cipta Kerja Akan Bantu RI Masuk 5 Besar Ekonomi Dunia

Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX

Dongkrak Investasi melalui Kebijakan Pajak

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP