PROFESIONAL DDTC RIYHAN JULI ASYIR:

'Banyak Aturan P3B yang Berubah Signifikan Pasca Proyek Anti-BEPS'

Redaksi DDTCNews | Rabu, 22 Februari 2023 | 07:00 WIB
'Banyak Aturan P3B yang Berubah Signifikan Pasca Proyek Anti-BEPS'

LANSKAP pajak internasional bergerak dinamis. Kondisi ini menuntut insan pajak untuk selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Terlebih, dalam beberapa tahun ke belakang ini, isu-isu pajak internasional makin kompleks.

DDTC menyadari betul kebutuhan insan pajak untuk mendapatkan perkembangan isu pajak internasional teraktual. Hal ini jugalah yang melatarbelakangi diterbitkannya buku terbaru DDTC berjudul Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi (Edisi Kedua).

DDTCNews mendapat kesempatan berbincang dengan Profesional DDTC Riyhan Juli Asyir. Dia merupakan salah satu penulis buku tersebut. DDTCNews berbicang mengenai perjalanan karier dan proses pembuatan buku itu. Berikut petikannya:

Bagaimana perjalanan karier Anda sebagai profesional DDTC?

Saya sudah bekerja di DDTC sejak 2014. Sehari-hari tentu mengurusi pajak dan sudah sering menangani kasus pajak internasional. Selama berkarier di DDTC, saya juga sudah banyak ‘dikursusin’ pajak internasional, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pada 2021, saya akhirnya mendapatkan kepercayaan dari DDTC untuk melanjutkan studi magister hukum pajak internasional di Vienna University of Economics and Business (WU). Saat kuliah di sana, saya banyak belajar soal isu-isu pajak internasional.

Ilmu yang saya dapat ketika di Vienna tidak hanya dari dosen, tetapi juga teman-teman kuliah dari berbagai negara dengan background yang berbeda-beda. Setelah kurang setahun di sana, saya akhirnya kembali ke Indonesia pada Juli 2022.

Isu terkait dengan joint audits menjadi tema tesis Anda, mengapa?

Tesis saya itu berjudul Improving Justice and Equality through Improved Audit Procedures – The Case of Joint Tax Audits. Saya ambil tema itu karena joint audits merupakan prosedur pemeriksaan yang lumrah di Eropa. Saya juga baru tahu itu ketika kuliah di Vienna. Di Indonesia, itu enggak ada.

Undang-undang pajak di Indonesia ini memang belum mengakomodasi joint audits antara dua otoritas pajak atau lebih. Ini secara eksplisit ya. Kalau secara interpretasi mungkin joint audits bisa dilakukan.

Namun, interpretasi itu kan prosesnya panjang. Kalau di Eropa itu sudah jelas. Ada aturannya yang secara eksplisit menyebutkan istilah joint audits. Jadi, di sana itu sudah lumrah dan sudah dijalankan. Di Indonesia, itu masih asing.

Untuk itu, saya ambil tema joint audits agar dapat memberikan awareness kepada insan pajak di Indonesia. Awareness tentang adanya joint audits yang bisa dilaksanakan untuk kepastian hukum, keadilan, termasuk meminimalkan biaya administrasi dan kepatuhan.

Pulang dari Vienna, Anda langsung terlibat dalam penyusunan buku DDTC. Seperti apa isinya?

Buku ini merupakan edisi kedua dari buku P3B sebelumnya yang terbit pada 2017. Tentu, perlu di-update karena dalam kurun waktu 2017 hingga 2022 itu sudah banyak ketentuan pajak internasional yang berubah.

Contoh, pada buku 2017, OECD model yang jadi rujukan itu masih versi 2014. UN Model juga versi 2011. Model-model P3B itu sudah 'basi'. Sekarang, yang berlaku itu OECD Model 2017 dan UN Model 2021. Dan itu, cukup banyak perubahan aturannya pasca Proyek Anti-BEPS.

Nah, di buku terbaru ini, kami mengakomodasi semua perkembangan pajak internasional, baik yang termuat di OECD Model, UN Model, bahkan US Model. Pada buku terbitan 2017, US Model itu tidak begitu terakomodasi. Nah, pada buku terbaru ini, cukup banyak mengulas US Model.

Selama ini, US Model memang menjadi salah satu yang menjadi referensi atau rujukan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari akademisi, negosiasi tax treaty, dan lain sebagainya. Ketentuan OECD Model bahkan banyak yang ‘nyontek’ ke US Model.

Contoh, limitation on benefit dan yang sekarang banyak dibicarakan adalah Pilar 2. Itu juga sebetulnya ‘nyontek’ dari punya Amerika. Jadi, itulah mengapa US Model juga diulas dalam buku P3B terbaru ini.

Literatur soal pajak internasional terbitan domestik Indonesia tidak banyak. Apakah benar demikian?

Literatur mengenai pajak internasional di Indonesia ini memang masih minim. Untuk itu, kami ingin memberikan opsi yang lebih baik bagi insan pajak di Indonesia dalam memahami pajak internasional secara komprehensif.

Apa beda buku ini dengan buku pajak lain?

Selain isu yang diulas lebih komprehensif, kami juga ingin agar buku yang disusun dapat lebih mudah dipahami. Nah, struktur bab yang ada di buku ini mengikuti OECD model. Intinya, ketika baca itu, enggak loncat-loncat ulasannya.

Jadi, bab pertama itu menyajikan soal pemahaman dasar pajak-pajak internasional. Kemudian, bab keempat mulai menyentuh soal interpretasi ketentuan pajak. Jadi, berurutan bahasannya. Untuk membacanya jadi lebih mudah. Dari basic lalu ke substansif.

Kemudian, referensi yang dipakai juga sangat banyak. Catatan kaki per bab saja itu bisa lebih dari 100 rujukan. Total sampai 27 bab dalam buku ini. Rujukan yang dipakai juga beragam, mulai dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Jadi, buku ini kaya akan referensi sehingga isinya bisa dipercaya.

Dalam proses pengerjaannya, apakah menemui kendala?

Tentu. Tidak mudah untuk menyelesaikan buku pajak internasional ini. Standar yang ditetapkan DDTC dalam menyusun buku pajak ini sangat tinggi. Belum lagi, dengan tenggat waktu yang diberikan hanya 5 bulan.

Menjaga timeline ini memang cukup menantang. Kami harus mengakomodasi semaksimal mungkin berbagai macam perkembangan dan isu pajak internasional terkini dalam 27 bab. Nah, satu bab itu diberi waktu 1 pekan. Namun, terkadang setiap pekan itu bisa 2-3 bab.

Tantangan berikutnya adalah penulis harus membaca rujukan terlebih dahulu. Jadi, mula-mula cari rujukannya. Setelah itu, baca rujukan dan memproses apa yang kita baca. Kemudian, memilih isu-isu yang akan dituangkan dalam buku. Baru kemudian menulis.

Apa harapan Anda dengan adanya buku ini?

Meski membuat buku pajak ini tidak mudah, saya pikir hasilnya tidak akan sia-sia. Selain dapat menunjang karier, saya harap buku ini dapat menjadi opsi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam mendapatkan update pajak internasional secara lengkap. (rig)


Data Singkat

Riyhan Juli Asyir, S.I.A., LL.M. Int. Tax., ADIT, BKP.

Profesi

Profesional DDTC

Edukasi formal:

  • Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal dari Universitas Indonesia
  • Master International Tax Law (LL.M. Int. Tax) dari Vienna University of Economics and Business, Austria

Kursus & Seminar Domestik:

  • "Strategies to Defense Transfer Pricing Disputes," held by DDTC Academy (2014)
  • "Transfer Pricing Issues on International Group Financing," held by DDTC Academy (2015)
  • "Treaty Shopping and Beneficial Ownership Concept in Tax Treaties," held by DDTC Academy (2015)
  • "Transfer Pricing Course," held by DDTC Academy (2015)
  • "Preparation and Calculation of Corporate Income Tax," held by DDTC Academy (2016)
  • "Domestic and International Corporate Tax Planning," held by DDTC Academy (2017)
  • "Tax Diagnostic Review and Due Diligence," held by DDTC Academy (2017)
  • "Aspek Perpajakan di Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas," held by Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) (2019)
  • "Pengelolaan Kantor Konsultan Pajak Berskala Internasional," held by PT Smart Wikan Profesional (2020)
  • "Kebijakan Fiskal di Bidang Penerimaan Perpajakan Dalam Menyikapi Kondisi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)," held by Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) (2020)
  • "Dampak Perppu dan UU Omnibus Law terhadap Praktik Perpajakan di Indonesia," held by Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) (2020)
  • "Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan Fiskal," held by Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) (2020)
  • "Strategi Menanggapi SP2DK serta Menghadapi Pemeriksaan Pajak dan Incentive Perpajakan Terkini," held by Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) (2020)

Kursus & Seminar Internasional:

  • "International Taxation: Cross-Border Tax Issues and Tax Treaties," held by Institute of Singapore Chartered Accountants (2017)
  • "Multilateral Instrument Under BEPS," held by Foundation for International Taxation (2017)
  • "Fundamentals of Singapore Corporate Tax," held by TAKX Solutions (2019)
  • "WU-TA Advanced Transfer Pricing Programme," held by WU Transfer Pricing Center & Tax Academy of Singapore (2019)
  • "Online International Tax Conference: The Ever-Changing International Tax Landscape Confirmation," held by IBFD (2021)
  • "Rust Conference "Mobility of Work"," held by Wirtschafts Universitat Wien (2022)
  • "Robotic Process Automation in Taxation and Accounting," held by WU Global Tax Policy Center in Cooperation with CATA and the ICC, Vienna, Austria (2022)

Sertifikasi & Lisensi Profesional:

  • Certified C of Indonesian Tax Consultant Examination
  • Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) from Chartered Institute of Taxation, United Kingdom
  • Licensed Tax Attorney
  • Registered Tax Consultant

Publikasi Buku:

  • Improving Justice and Equality through Improved Audit Procedures – The Case of Joint Tax Audits, dalam Justice, Equality and Tax Law, ed. Nevia Čičin-Šain, et al. Vienna: Linde, 2022.

Publikasi Artikel

  • Sengketa Penentuan Saat Terutang PPN atas Ekspor, InsideTax Magazine, 30th edition, (April 2015)
  • PKP Pedagang Eceran di Era Ekonomi Digital, DDTCNews, https://goo.gl/o51sDA, Okt 13, 2018
  • Menyoal Fungsi Cukai Sebagai Pengendali Konsumsi, DDTCNews, https://goo.gl/GbStvn, Mar 4, 2019
  • Salah Sasaran Pemungutan PPN Google Shopping Ads, DDTCNews, http://bit.ly/2viR7ea, Okt 15, 2019
  • DERIK, Digitalisasi Proses Pemeriksaan Pajak, DDTCNews, https://bit.ly/2LtqkRs, Apr 15, 2020
  • Sistem Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Risiko Pajak, DDTCNews, https://bit.ly/2TMh5QB, Mei 26, 2020
  • Memahami Kritik India atas Atribusi Laba Usaha BUT, DDTCNews, https://bit.ly/2ELHn0X, Okt 05, 2020
  • Keadilan dan Kesetaraan Pajak Melalui Joint Audits, DDTCNews, shorturl.at/gnGQY, Jul 4, 2022

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jumat, 24 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah Desa

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

BERITA PILIHAN

Jumat, 24 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah Desa

Jumat, 24 Mei 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Soal Cukai Rokok 2025, Ada Kenaikan Tarif dan Penyederhanaan Layer

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?