Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Bahas Program Pengungkapan Sukarela, ALSA UI Adakan Diskusi Hukum

A+
A-
1
A+
A-
1
Bahas Program Pengungkapan Sukarela, ALSA UI Adakan Diskusi Hukum

Para peserta dalam acara diskusi hukum dengan tema The Second Indonesian Tax Amnesty: A Necessity for Indonesia’s Economic Development? pada Minggu, 28 November 2021.

JAKARTA, DDTCNews - Asian Law Student Association Local Chapter Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan diskusi hukum dengan tema The Second Indonesian Tax Amnesty: A Necessity for Indonesia’s Economic Development? pada Minggu, 28 November 2021.

Asian Law Student Association (ALSA) Local Chapter Universitas Indonesia menyebutkan fasilitator dalam diskusi tersebut antara lain Senior Manager DDTC Ganda Christian Tobing dan Partner MIP Law Firm Tiur Henny Monica.

Ada 3 subtema yang didiskusikan peserta dari mahasiswa Fakultas Hukum UI. Pertama, implikasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kedua, ketidakikutsertaan wajib pajak badan dalam skema II PPS. Ketiga, kerentanan program PPS terhadap penindakan tindak pidana.

Baca Juga: Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Dalam diskusi tersebut, Ganda mengurai berbagai hal mulai dari hasil program pengampunan pajak pada 2016—2017, tren penerimaan dan kepatuhan 2016—2020, dan hubungannya dengan PPS dalam UU Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP), serta perlunya agenda politik hukum pajak ke depan.

Selain itu, ia juga memaparkan berbagai perspektif pro dan kontra terhadap program pengampunan pajak, termasuk soal sistematika ketentuan PPS dalam UU HPP dan muatan materi aturan PPS dalam UU HPP.

Selanjutnya, perwakilan dari peserta dibagi ke dalam empat divisi dan menyampaikan pernyataan pembuka mengenai masing-masing subtema. Untuk subtema pertama, salah satu divisi menilai PPS diperlukan sebagai solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Baca Juga: Mewujudkan Era Baru Hubungan Otoritas dengan Wajib Pajak Lewat Ini

Di lain pihak, divisi lainnya menyampaikan pendapat yang berbeda. Mereka menilai pemerintah seharusnya melakukan penegakan hukum setelah Tax Amnesty (TA) Jilid I, bukan malah memberikan pengampunan pajak kembali.

Perspektif tersebut didasarkan pada hasil perbandingan dengan program serupa di negara lain. Adanya pengampunan berulang-ulang berpotensi membuat ketidakpatuhan jangka panjang. Terlebih ada janji jika tidak akan ada lagi pengampunan pajak setelah TA 1.

Untuk subtema kedua, beberapa divisi menilai larangan wajib pajak badan mengikuti PPS skema II tidaklah tepat. Sebab, pembatasan peserta PPS dapat mengakibatkan PPS kurang maksimal sehingga tidak sesuai dengan tujuan peningkatan kepatuhan dan penerimaan dari PPS.

Baca Juga: Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Namun, ada juga divisi lain yang setuju dengan larangan wajib pajak badan mengikuti PPS skema II. Alasannya, wajib pajak badan cenderung lebih patuh dan transparan. Terlebih, wajib pajak badan juga wajib menyelenggarakan pembukuan.

Selain itu, divisi tersebut juga memberikan tanggapan perihal ketentuan PPS terhadap wajib pajak badan peserta skema I PPS. Menurut mereka, tarif PPh final yang berlaku untuk wajib pajak badan peserta skema I PPS seharisnya sama dengan tarif PPh Badan secara umum, sehingga hanya sanksi administrasinya saja yang dihapuskan.

Untuk subtema ketiga, mayoritas divisi mengkhawatirkan kerentanan PPS terhadap penindakan tindak pidana. Mereka menilai screening harta yang akan dideklarasikan di PPS perlu dilakukan terlebih dahulu sehingga PPS tidak digunakan pelaku kejahatan untuk bebas dari hukuman pidana.

Baca Juga: Kantor Pajak Tebar Pesan WhatsApp ke WP, Imbau Ikut PPS

Sementara itu, divisi lainnya menyatakan UU HPP menjamin kerahasiaan data harta yang diungkapkan sehingga data tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana. Dengan demikian, data dan informasi mengenai harta yang diungkapkan dalam PPS bukan merupakan bukti yang valid dalam penindakan tindak pidana.

Lebih lanjut, Ganda menilai perlunya membuka kembali Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017 terkait dengan TA 1 untuk mengukur kesesuaian alasan-alasan dalam pertimbangan MK dengan situasi dan kondisi fiskal pasca-TA 1 serta objektif dari PPS.

Selain itu, lanjutnya, telaah jaminan kerahasiaan data dalam PPS dapat bercermin dari implementasi ketentuan serupa dalam TA 1. Menurutnya, bukti permulaan atau bukti sempurna dalam penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana tidak dapat didasarkan pada data atau informasi mengenai harta yang diungkapkan dalam PPS.

Baca Juga: Lapkeu Wajar dengan Pengecualian, Boleh Ajukan Restitusi Dipercepat?

Oleh karena itu, Ganda menekankan pentingnya upaya untuk membangun sistem kepatuhan pajak jangka panjang sehingga terhindar dari godaan untuk mengadakan PPS berulang-ulang pada masa yang akan datang.

ALSA Local Chapter UI berada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan merupakan salah satu dari 14 Cabang Lokal ALSA Indonesia. Pada 2014, ALSA Local Chapter UI ditunjuk sebagai sekretariat ALSA Internasional.

Tujuan ALSA Local Chapter UI adalah membantu anggota membangun karakter yang tercermin dalam pilar ALSA, yaitu berwawasan internasional, bertanggung jawab secara sosial, berkomitmen secara akademis, dan terampil secara hukum. (rig)

Baca Juga: Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Topik : kampus, alsa local chapter ui, universitas indonesia, PPS, diskusi hukum, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Januari 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

'PTKP' Rp500 Juta UMKM Resmi Berlaku & DJP Kirim Email ke Jutaan WP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Bebas Risiko! Wamenkeu Ajak Peserta PPS Tempatkan Harta di SBN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HPP Jadi Jembatan Menuju Sistem Pajak yang Lebih Modern

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap