Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

A+
A-
2
A+
A-
2
Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan DPR masih melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Salah satu materi yang diatur mengenai optimalisasi penegakan hukum pajak.

Bagaimanapun, optimalisasi penegakan hukum pajak penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan potensi penerimaan negara. Setidaknya terdapat beberapa elemen revisi UU KUP yang relevan dengan materi ini.

Pertama, penegakan hukum pidana pajak yang mengedepankan ultimum remedium. Kedua, kewenangan penyidik pajak, termasuk pembekuan dan penyitaan aset. Ketiga, kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum. Keempat, asistensi penagihan pajak global.

Baca Juga: DJP Turun Lapangan dan Meterai Elektronik Diluncurkan, Simak Videonya

Rencana perubahan ketentuan terkait dengan penegakan hukum pajak dalam RUU KUP tersebut akan diulas dalam salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow yang digelar DDTC Academy. Acara ini sekaligus sebagai bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC.

Webinar bertajuk Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP akan menghadirkan narasumber Doni Budiono. Adapun Doni merupakan dosen Politeknik Universitas Surabaya sekaligus praktisi PDB Law Firm dan KKP/KJA Doni Budiono.

Managing Partner DDTC Darussalam akan hadir menyampaikan pidato pembuka (opening speech). Taxologist DDTC Nehemia Daniel Sohilait akan menjadi moderator dalam seluruh seri dari Webinar Series: University Roadshow.

Baca Juga: Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Webinar akan digelar pada Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 10.00 – 11.30 WIB. Bagi Anda yang tertarik untuk mengikutinya, bisa langsung melakukan pendaftaran melalui laman https://bit.ly/WebinarUniversity_HUT14_DDTC. Adapun batas pendaftaran adalah Senin, 2 Agustus 2021.

Webinar ini diselenggarakan gratis dan terbuka untuk umum. Acara akan berlangsung melalui aplikasi Zoom Online Meeting. Setiap peserta webinar series juga berkesempatan mendapatkan e-certificate.

Dalam webinar ini, DDTC juga menyediakan door prize berupa 3 buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak serta 2 buku komik Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju. Selain itu, ada pula door prize berupa uang elektronik senilai total Rp1 juta (@Rp200.000/webinar).

Baca Juga: Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Sebagai informasi, webinar merupakan hasil kolaborasi dengan perguruan tinggi yang telah memiliki perjanjian kerja sama pendidikan dengan DDTC. Hingga saat ini, DDTC sudah menandatangani kerja sama pendidikan dengan 29 perguruan tinggi.

Sebagai informasi, ada pula 4 seri webinar lainnya dalam rangkaian Webinar Series: University Roadshow. Pemaparan materi akan disampaikan dosen atau akademisi mumpuni dari masing-masing perguruan tinggi. Ada pula dosen yang juga sebagai praktisi pajak.

Penyelenggaraan acara tersebut sekaligus menjadi wujud konkret dari salah satu misi DDTC, yaitu menghilangkan informasi asimetris di dalam masyarakat pajak Indonesia. Untuk informasi keseluruhan seri webinar, dapat dilihat di sini.

Baca Juga: Dilakukan Serentak, DJP Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2 Miliar

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Syifa melalui telepon +62812-8393-5151 atau email [email protected]. (kaw)

Topik : HUT DDTC, webinar, webinar series, DDTC, revisi UU KUP, penegakan hukum pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 10:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa itu Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP? Saksikan Video Ini

Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Digital Jadi Solusi Kesinambungan Fiskal Tanpa Ganggu Pemulihan

Rabu, 15 September 2021 | 13:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

Rabu, 15 September 2021 | 11:15 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Optimalkan Pajak Daerah Lewat RUU HKPD, Ini Saran Periset

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak