Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bagaimana Respons Kebijakan Fiskal pada Masa Krisis Global 2008?

A+
A-
1
A+
A-
1
Bagaimana Respons Kebijakan Fiskal pada Masa Krisis Global 2008?

KRISIS keuangan global pada 2008 tidak hanya menghantam negara-negara berkembang (developing and emerging economies), tetapi juga berimbas pada negara-negara maju (developed economies).

Negara-negara terdampak yang tergolong advanced economies antara lain Amerika Serikat, Selandia Baru, Jerman, Korea Selatan, Australia, Jepang, Kanada, Prancis, Portugal, Spanyol, Belanda, Norwegia, Belgia, Swiss, dan Italia.

Sementara negara-negara terdampak yang tergolong developing and emerging economies antara lain China, Saudi Arabia, Malaysia, Meksiko, Argentina, Hungaria, Thailand, Filipina, Thailand, Cile, Afrika Selatan, Indonesia, Rusia, Vietnam, India, dan Brasil.

Baca Juga: Bagaimana Struktur Penerimaan Pajak di Tingkat Provinsi?

Tabel berikut menunjukkan hasil estimasi yang dilakukan oleh International Institute of Labour Studies (IILS) terkait dengan alokasi anggaran dari paket stimulus fiskal untuk menanggulangi krisis keuangan global pada 2008.

Adapun angka yang terdapat di dalam tabel merupakan rata-rata proporsi alokasi anggaran di 10 negara maju dan 12 negara berkembang. Alokasi anggaran yang diestimasi terkait dengan penurunan beban pajak, proyek infrastruktur, ketenagakerjaan, bantuan langsung terhadap masyarakat kurang mampu, dan alokasi anggaran untuk hal-hal lainnya.


Baca Juga: Bagaimana Tren Kontribusi Pajak Kekayaan di Negara-Negara OECD?

Hasil estimasi IILS tersebut setidaknya memperlihatkan arah paket stimulus kebijakan fiskal pada masa krisis global 2008 pada masing-masing kategori negara terdampak.

Dilihat dari sisi kategori, negara-negara yang tergolong ke dalam advanced economies lebih mengutamakan alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk menurunkan beban pajak dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun penurunan beban pajak yang dimaksud dapat berupa pengurangan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) badan, PPh atas gaji karyawan, serta pajak penjualan.

Baca Juga: Ada Webinar Internasional Kebijakan Pajak Ekonomi Digital, Tertarik?

Di sisi lain, negara-negara yang tergolong ke dalam developing dan emerging economies cenderung mengalokasikan paket stimulus untuk proyek-proyek infrastruktur yang secara tidak langsung berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Adanya perbedaan struktur ekonomi dan sosial maupun faktor-faktor terkait lainnya tentu memengaruhi arah stimulus fiskal antara negara-negara advanced economies dengan negara-negara emerging and developing economies.

Menariknya, walaupun secara umum negara-negara advanced economies memiliki ruang atau kapasitas fiskal yang lebih besar – tercermin di dalam tax ratio –, rata-rata proporsi paket stimulus fiskal terhadap PDB di negara-negara developing and emerging economies relatif lebih tinggi, yakni mencapai 3,9% dibandingkan dengan negara-negara advanced economies yang hanya sebesar 1,8%.

Baca Juga: Hingga 25 Juni, Dana Pemulihan Ekonomi Baru Terserap Rp237 Triliun

Hal ini menunjukkan besaran stimulus paket kebijakan fiskal saat masa krisis juga dipengaruhi oleh kebutuhan yang didasarkan pada besaran dampak suatu krisis di suatu negara, terlepas dari ruang dan kapasitas fiskal yang dimiliki.*

Topik : narasi data, stimulus fiskal, kebijakan fiskal, krisis

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Mei 2021 | 09:00 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

APIP Harus Kawal Belanja Pemerintah Hingga Akhir

Kamis, 27 Mei 2021 | 12:00 WIB
KERANGKA EKONOMI MAKRO 2022

Fraksi di DPR Ini Minta Defisit Anggaran 2022 Dipatok Lebih Rendah

Minggu, 23 Mei 2021 | 07:01 WIB
RASIO PAJAK

Akibat Insentif, Kinerja Pajak Beberapa Sektor Ini Masih Rendah

Sabtu, 22 Mei 2021 | 06:01 WIB
APBN 2023

Defisit 2023 akan Menyempit ke 2,71% PDB

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Pembangunan I?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:15 WIB
EFEK PANDEMI COVID-19

Subsidi Kuota Internet Diperpanjang Hingga November 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:52 WIB
PPh BUNGA OBLIGASI

RPP Segera Diundangkan, Tarif PPh Bunga Obligasi WP Dalam Negeri Turun