PODTAX

Bagaimana Mengukur Biaya Kepatuhan Pajak?

Redaksi DDTCNews | Rabu, 09 Desember 2020 | 10:00 WIB
Bagaimana Mengukur Biaya Kepatuhan Pajak?

TINGKAT kepatuhan pajak di Indonesia masih cenderung fluktuatif. Dilansir dari DJP, rasio kepatuhan formal pada periode 2017-2019 tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar.

Salah satu penyebab belum optimalnya kepatuhan pajak ialah tingginya biaya kepatuhan (tax compliance cost). Oleh karena itu, upaya mengatasi tingginya biaya kepatuhan kian penting untuk dilakukan. Namun pertanyaannya, bagaimana cara agar dapat mengidentifikasi biaya kepatuhan pajak?

Baca Juga:
Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Pada kesempatan kali ini, DDTC PodTax berkesempatan untuk berbincang mengenai metode perhitungan biaya kepatuhan pajak bersama Dosen Ilmu Perpajakan dan Koordinator Tax Education and Research Center LPEM FEB UI, Ibu Christine Tjen.

Episode ini mengulas studi yang dilakukan oleh University of New South Wales dalam mengukur biaya kepatuhan PPN di suatu negara. Lantas, apa yang membedakan metode di penelitian ini dengan metode yang telah berkembang? Kemudian, apakah metode tersebut dapat menjadi model generik untuk mengukur biaya kepatuhan bagi jenis pajak lainnya?

Yuk langsung tonton dan dengarkan penjelasan selengkapnya bersama Lenida Ayumi hanya di DDTC Podtax!


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M