Aturan Turunan UU Cipta Kerja: Pemerintah Rilis RPP Soal Pengupahan

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang disusun guna melaksanakan ketentuan Pasal 81 UU Cipta Kerja yang merevisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada RPP tersebut disebutkan sejumlah aturan lanjutan mengenai upah, mulai dari upah berdasarkan satuan waktu dan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, hingga ketentuan upah terendah pada usaha mikro dan kecil (UMK).

"Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ... UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan," bunyi bagian pertimbangan RPP yang diunggah pada uu-ciptakerja.go.id tersebut, dikutip Jumat (5/2/2021).

Pada Pasal 25 RPP, pemerintah membagi upah minimum menjadi 2 jenis yakni upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. UMP ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, sedangkan upah minimum kota/kabupaten ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi kota/kabupaten yang bersangkutan.

Kondisi ekonomi yang memengaruhi upah minimum tersebut antara lain variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, hingga median upah yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Upah minimum bakal disesuaikan setiap tahun menggunakan acuan rentang nilai tertentu di antara batas atas dan bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

Batas atas upah minimum adalah acuan nilai upah minimum tertinggi yang ditetapkan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dikalikan rata-rata banyaknya rumah tangga dibagi rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga. Batas bawah upah minimum adalah acuan nilai upah minimum terendah yang ditentukan berdasarkan hasil penghitungan batas atas upah minimum dikali 50%.

Setelah batas bawah dan batas atas ditetapkan, penyesuaian upah minimum ditetapkan menggunakan formula yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (5) yang turut memperhitungkan pertumbuhan ekonomi provinsi, inflasi provinsi, batas bawah, dan batas atas. UMP harus ditetapkan oleh gubernur setiap tahun dan paling lambat ditetapkan dan diumumkan pada 21 November tahun berjalan.

Selain UMP, gubernur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Upah minimum kabupaten/kota bisa ditetapkan bila rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota bila nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi suatu kabupaten/kota selalu positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai provinsi selama 3 tahun terakhir.

Dalam RPP tersebut, pemerintah dapat memberikan keringanan bagi UMK dengan mengecualikan ketentuan upah minimum. Upah minimum bagi UMK ditetapkan paling kecil 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. (rig)