Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Atur Pungutan Hiburan Malam, Raperda Pajak Daerah Ditolak DPRD

A+
A-
1
A+
A-
1
Atur Pungutan Hiburan Malam, Raperda Pajak Daerah Ditolak DPRD

Ilustrasi.

TEGAL, DDTCNews – DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah menolak rancangan revisi Perda Pajak Daerah No. 5/2011 lantaran pemerintah kota berencana mengenakan pajak atas kegiatan hiburan malam.

Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengatakan usulan revisi Perda No. 5/2011 tentang pajak daerah ditolak karena memunculkan objek pajak hiburan baru seperti pajak hiburan diskotek, karaoke dan klub malam.

"Ada kesalahan mendasar. Hari ini, dewan hanya menerima lima Raperda," katanya, dikutip pada Kamis (22/4/2021).

Baca Juga: Hingga April 2021, Tunggakan Pajak Kendaraan Tembus Belasan Miliar

Kusnendro menjelaskan penolakan raperda pajak daerah disebabkan bertentangan dengan perda penyelenggaraan usaha pariwisata yang terbit pada 2017. Dalam beleid itu, usaha diskotek, karaoke dan klub malam tidak termasuk dalam jenis perizinan usaha pariwisata di Kota Tegal.

Untuk itu, pemkot tidak bisa langsung memungut pajak atas usaha yang mekanisme perizinannya belum diatur. Dia menyatakan pemkot dapat mengajukan revisi Perda pajak daerah setelah dilakukan koreksi atas landasan hukum dan redaksional aturan.

"Saran-saran yang diberikan terkait dengan kondisi di lapangan dan harus dilakukan kajian terlebih dahulu, tidak hanya sekedar menghidupkan kembali pajak hiburan secara global," jelasnya.

Baca Juga: Genjot Ekspor Sarang Walet, Begini Program Ditjen Peternakan

Penolakan raperda pajak daerah yang memuat objek pajak hiburan diskotek, karaoke dan klub malam datang dari berbagai fraksi partai antara lain seperti Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi PKS.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sisdiono Ahmad mengaku terkejut karena Raperda pajak daerah sebenarnya sudah disaring agar tidak dibahas dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) karena keliru dalam merumuskan landasan hukum.

Sementara itu, anggota Fraksi PKB Habib Ali Zaenal Abidin menolak usulan objek pajak hiburan malam yang diajukan pemkot. Menurutnya, masih banyak sumber penerimaan pajak dan retribusi yang bisa digali, misalnya retribusi pasar.

Baca Juga: Cari Sumber PAD Baru, Pemda Disarankan Perluas Retribusi

"Pendapatan dari pajak hiburan tidak sebanding dengan dampak negatif yang akan terjadi. Pemkot dan DPRD akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat," ujarnya seperti dilansir radartegal.com. (rig)

Topik : pemkot tegal, peraturan daerah, hiburan malam, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 07 Mei 2021 | 17:01 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jum'at, 07 Mei 2021 | 13:29 WIB
KOTA PADANG PANJANG
Jum'at, 07 Mei 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 07 Mei 2021 | 09:33 WIB
KABUPATEN SIMALUNGUN
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL