Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Aspek Ini Jadi Kendala Penerapan Mandatory Disclosure Rule

2
2

Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Kehumasan STIE Perbanas Surabaya Basuki Rachmat (kedua dari kanan) berfoto bersama pembicara, moderator, dan panitia Seminar Nasional 2019. 

SURABAYA, DDTCNews – Landasan hukum masih menjadi kendala penerapan kewajiban pengungkapan perancanaan pajak (mandatory disclosure rule/ MDR) di Tanah Air.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji implementasi MDR sejatinya akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Apalagi, instrumen yang menjadi bagian dari rekomendasi OECD dalam Aksi BEPS ke-12 ini memberi kesempatan bagi WP untuk menjelaskan perencanaan pajak di awal.

“Meski MDR sangat layak untuk diterapkan di Indonesia, penerapannya masih terkendala oleh landasan hukum,” ujarnya dalam Seminar Nasional 2019 STIE Perbanas Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Baca Juga: Kesempatan Bagi WP Bercerita pada Otoritas Pajak

Beberapa kendala itu antara lain mencakup definisi aggressive tax planning, dasar hukum formal dan waktu pengungkapannya, serta kewajiban bagi promotor pajak (konsultan pajak, akuntan publik, firma hukum, penasihat keuangan, dan lain sebagainya).

Bagaimanapun, tujuan utama dari MDR adalah memperoleh informasi dini mengenai skema perencanaan pajak yang agresif untuk penilaian risiko. MDR juga ditujukan untuk mengidentifikasi skema, pengguna, dan promotor dengan cepat. Hal ini mampu mengurangi aktivitas pemasaran dan penggunaan skema agresif.

Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dalam mendesain ketentuan MDR. Pertama, jelas dan mudah dipahami. Kedua, seimbang antara biaya kepatuhan dan manfaat yang diperoleh oleh otoritas pajak. Ketiga, efektif dalam mencapai tujuan serta secara akurat dapat mengidentifikasi skema agresif. Keempat, optimal dalam menggunakan informasi.

Baca Juga: MDR Jadi Obat Mujarab Penghindaran Pajak

Bawono pun memaparkan adanya beberapa negara yang telah menerapkan ketentuan MDR, seperti Inggris (2004, diamandemen 2006 dan 2011), Irlandia (2011), Portugal (2008), Afrika Selatan (2003, direvisi 2008), Kanada (1989, diperbaharui 2013), Amerika Serikat (1984 dan direvisi pada 2004).

Di Afrika Selatan, 629 perencanaan telah dilaporkan sejak 2009. Dalam sebagian besar kasus, pengungkapan telah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar. Sementara di Inggris, sekitar 925 dari 2.366 skema penghindaran pajak yang diungkapkan hingga 2013 telah ditutup oleh undang-undang.

“Kita bisa belajar dari beberapa negara tersebut. Apalagi, Indonesia berkomitmen untuk memerangi BEPS,” imbuh Bawono.

Baca Juga: Rencana Implementasi MDR Picu Kekhawatiran

Bagaimanapun, salah satu aspek penting untuk melawan aggressive tax planning adalah ketersediaan data dan informasi mengenai kepatuhan dan perilaku wajib pajak. Sumber informasi utama dari Surat Pemberitahuan (SPT) selama ini belum memberikan data yang valid.

Sekadar informasi, seminar nasional yang dihadiri 300 peserta ini dibuka dengan sambutan Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Kehumasan STIE Perbanas Surabaya Basuki Rachmat. Turut hadir pula Ketua IAI KAPj Wilayah Jawa Timur Djoko Dewantoro sebagai pembicara lainnya. Dosen STIE Perbanas Surabaya Dewi Murdiawati bertindak sebagai moderator. (kaw)

Baca Juga: Polemik Wajib Lapor Skema Perencanaan Pajak

“Meski MDR sangat layak untuk diterapkan di Indonesia, penerapannya masih terkendala oleh landasan hukum,” ujarnya dalam Seminar Nasional 2019 STIE Perbanas Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Baca Juga: Kesempatan Bagi WP Bercerita pada Otoritas Pajak

Beberapa kendala itu antara lain mencakup definisi aggressive tax planning, dasar hukum formal dan waktu pengungkapannya, serta kewajiban bagi promotor pajak (konsultan pajak, akuntan publik, firma hukum, penasihat keuangan, dan lain sebagainya).

Bagaimanapun, tujuan utama dari MDR adalah memperoleh informasi dini mengenai skema perencanaan pajak yang agresif untuk penilaian risiko. MDR juga ditujukan untuk mengidentifikasi skema, pengguna, dan promotor dengan cepat. Hal ini mampu mengurangi aktivitas pemasaran dan penggunaan skema agresif.

Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dalam mendesain ketentuan MDR. Pertama, jelas dan mudah dipahami. Kedua, seimbang antara biaya kepatuhan dan manfaat yang diperoleh oleh otoritas pajak. Ketiga, efektif dalam mencapai tujuan serta secara akurat dapat mengidentifikasi skema agresif. Keempat, optimal dalam menggunakan informasi.

Baca Juga: MDR Jadi Obat Mujarab Penghindaran Pajak

Bawono pun memaparkan adanya beberapa negara yang telah menerapkan ketentuan MDR, seperti Inggris (2004, diamandemen 2006 dan 2011), Irlandia (2011), Portugal (2008), Afrika Selatan (2003, direvisi 2008), Kanada (1989, diperbaharui 2013), Amerika Serikat (1984 dan direvisi pada 2004).

Di Afrika Selatan, 629 perencanaan telah dilaporkan sejak 2009. Dalam sebagian besar kasus, pengungkapan telah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar. Sementara di Inggris, sekitar 925 dari 2.366 skema penghindaran pajak yang diungkapkan hingga 2013 telah ditutup oleh undang-undang.

“Kita bisa belajar dari beberapa negara tersebut. Apalagi, Indonesia berkomitmen untuk memerangi BEPS,” imbuh Bawono.

Baca Juga: Rencana Implementasi MDR Picu Kekhawatiran

Bagaimanapun, salah satu aspek penting untuk melawan aggressive tax planning adalah ketersediaan data dan informasi mengenai kepatuhan dan perilaku wajib pajak. Sumber informasi utama dari Surat Pemberitahuan (SPT) selama ini belum memberikan data yang valid.

Sekadar informasi, seminar nasional yang dihadiri 300 peserta ini dibuka dengan sambutan Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Kehumasan STIE Perbanas Surabaya Basuki Rachmat. Turut hadir pula Ketua IAI KAPj Wilayah Jawa Timur Djoko Dewantoro sebagai pembicara lainnya. Dosen STIE Perbanas Surabaya Dewi Murdiawati bertindak sebagai moderator. (kaw)

Baca Juga: Polemik Wajib Lapor Skema Perencanaan Pajak
Topik : MDR, mandatory disclosure rule, STIE Perbanas Surabaya, aggressive tax planning
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 07 Desember 2017 | 13:47 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
Kamis, 30 Maret 2017 | 13:36 WIB
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Senin, 17 Juli 2017 | 10:07 WIB
SEMINAR NASIONAL
Minggu, 02 April 2017 | 11:53 WIB
PRPN STAN 2017
berita pilihan
Rabu, 28 Agustus 2019 | 13:03 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
Rabu, 28 Agustus 2019 | 14:04 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Selasa, 27 September 2016 | 12:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 12 September 2018 | 14:31 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 11 April 2019 | 10:37 WIB
EDUKASI PAJAK
Senin, 27 Mei 2019 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS TERBUKA BATAM