Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA)?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA)?

PAJAK kendaraan bermotor (PKB) menjadi primadona penerimaan pada sejumlah pemerintah daerah. Membeludaknya jumlah kendaraan bermotor membuat PKB memberi sumbangsih yang signifikan pada penerimaan daerah.

Namun, sebenarnya PKB tidak hanya menyasar kendaraan yang beroperasi di atas jalan darat. Pajak yang menjadi wewenang pemerintah provinsi ini nyatanya juga membidik kendaraan di atas air. Pajak yang dikenakan atas kendaraan di atas air ini sebelumnya disebut dengan istilah PKAA.

Lantas, apa itu PKAA?

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Definisi
PKAA merupakan akronim dari pajak kendaraan di atas air. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23/2008 mendefinisikan PKAA sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.

Kendaraan di atas air, sesuai dengan beleid itu, adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

PKAA ini menyasar kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7. Namun, tidak semua kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan air dikenakan pajak.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Terdapat sejumlah pengecualian yang diberikan terhadap pihak-pihak tertentu. Pengecualian itu di antaranya diberikan terhadap orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis. Adapun kendaraan di atas air perintis adalah kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.

Angkutan perintis sendiri merupakan angkutan operasional bersubsidi untuk melayani daerah terisolasi dan belum berkembang (Faizin, 2018).

Laman resmi Pelayaran nasional Indonesia (Pelni) mendefinisikan kapal perintis sebagai angkutan laut yang sangat diandalkan masyarakat kepulauan terpencil, terdepan, terbelakang, dan perbatasan (3TP).

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Sebelum berlakunya UU 28/2009, pemungutan PKAA dapat dilakukan secara terpisah dengan PKB. Namun, saat ini, ketentuan PKAA telah tercakup dalam PKB. Hal ini terlihat dari definisi kendaraan bermotor yang menjadi objek PKB turut mencantumkan kendaraan di atas air. Simak ‘Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?’.

Namun, perhitungan PKB atas kendaraan air sedikit berbeda dengan kendaraan di darat. Sebab, dasar pengenaan PKB atas kendaraan di atas air hanya nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) tanpa bobot koefisien kerusakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PKB atas kendaraan air ini dapat disimak dalam UU 28/2009 dan peraturan daerah masing-masing.

Baca Juga: Pemerintah Berwenang Tetapkan Retribusi Baru, Salah Satunya Atas Sawit

Simpulan
INTINYA, PKAA merupakan istilah yang dulu digunakan untuk menyebut pajak atas kendaraan di atas air. Namun, dalam ketentuan saat ini, istilah PKAA telah tercakup dalam istilah pajak kendaraan bermotor (PKB). (kaw)

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, PKAA

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 09:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Kejar Setoran PBB Akhir Tahun, Camat Dikerahkan ke Lapangan

Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021

Rupiah Lanjutkan Tren Pelemahan Terhadap Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya