Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apa Itu MITA Kepabeanan?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apa Itu MITA Kepabeanan?

IMPORTIR yang ditetapkan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dapat melakukan pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean. Pembongkaran barang di tempat lain tersebut dapat dilakukan setelah memperoleh izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat lain.

Persetujuan pembongkaran barang impor di tempat lain itu dapat diberikan secara periodik dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.108/PMK.04/2020.

Sebagai mitra utama, pihak yang ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan juga memperoleh berbagai pelayanan khusus kepabeanan. Pelayanan khusus tersebut salah satunya ditujukan untuk mempersingkat dwelling time. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan MITA Kepabeanan?

Baca Juga: Apa Itu BBNKB?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No.229/PMK. 04/2015 Mitra Utama Kepabeanan (MITA Kepabeanan) adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.

MITA Kepabeanan merupakan penetapan atau penunjukan langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penunjukan ini didasarkan pada profil perusahaan dan rekomendasi dari pihak internal maupun eksternal.

Hal ini berarti MITA Kepabeanan ditetapkan langsung oleh DJBC tanpa melalui permohonan importir/perusahaan. Namun, terdapat 7 syarat yang menjadi dasar pertimbangan DJBC untuk menetapkan suatu pihak sebagai MITA Kepabeanan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?

Pertama, reputasi kepatuhan yang baik selama 6 bulan terakhir. Kedua, tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang sudah jatuh tempo. Ketiga, tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;

Keempat, mendapatkan penetapan jalur hijau selama 6 bulan terakhir. Kelima, mempunyai bidang usaha yang jelas dan spesifik. Keenam, mendapatkan surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari DJP. Ketujuh, menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan

Layanan Khusus
ADAPUN Importir dan/atau eksportir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan mendapatkan 8 layanan khusus di bidang kepabeanan. Pertama, pemeriksaan pabean relatif sedikit. Kedua, dapat melakukan pembongkaran barang impor tanpa melakukan penimbunan di pelabuhan.

Baca Juga: Apa Itu Tarif Ad Valorem?

Hal ini berarti pembongkaran barang impor dapat langsung dilakukan dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean ke sarana pengangkut darat untuk langsung dibawa ke gudang importir (truck lossing). Truck Lossing ini dapat dilakukan tanpa mengajukan permohonan.

Ketiga, pengeluaran barang impor sebagian dari peti kemas tanpa dilakukan stripping (part off container) tanpa permohonan. Keempat, penggunaan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dapat diberikan untuk seluruh kegiatan kepabeanan yang wajib menggunakan jaminan.

Corporate Guarantee berbentuk surat pernyataan tertulis dari perusahaan yang berisi kesanggupan untuk membayar pungutan negara, dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan.

Baca Juga: Apa Itu SPPT dan SKP PBB?

Kelima, pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran berkala bagi importir produsen. Pembayaran berkala adalah penundaan kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor tanpa dikenai bunga.

Pembayaran berkala dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Teknis Kepabeanan terlebih dahulu. Permohonan tersebut dilampiri dengan jaminan berupa Corporate Guarantee atau bentuk jaminan lainnya.

Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Direktur atas nama Dirjen DJBC menerbitkan keputusan pembayaran berkala. Keenam, diberikan pengecualian untuk menyampaikan hasil cetak Pemberitahuan Impor Barang (PIB), kecuali atas impor barang yang mendapatkan fasilitas.

Baca Juga: Apa Itu Dwelling Time?

Selain PIB, MITA Kepabeanan juga tidak perlu menyampaikan dokumen pelengkap pabean dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, penerimaan negara bukan pajak, dan dokumen pemesanan pita cukai

Ketujuh, perizinan dari Kantor Pabean tidak memerlukan berkas hardcopy jika sudah menggunakan pertukaran data elektronik kepabeanan. Kedelapan, mendapat pelayanan khusus dari pejabat yang menangani layanan informasi atau Client Coordinator khusus MITA Kepabeanan.

Selan Itu, importir yang telah ditetapkan menjadi MITA Kepabeanan dapat memberi rekomendasi terhadap perusahaan mitra dagangnya agar memperoleh pelayanan khusus di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan percepatan pengeluaran barang (locomotif facility).

Baca Juga: Apa Itu Pajak Karbon?

Mekanisme locomotif facility tersebut dapat diberikan dengan syarat impor/ekspor dilakukan untuk keperluan MITA Kepabeanan. MITA Kepabeanan bahkan dapat merekomendasikan mitra dagangnya untuk mendapatkan penetapan sebagai MITA Kepabeanan (member get member).

Adapun DJBC memberikan layanan khusus kepada MITA Kepabeanan dengan 3 pertimbangan. Pertama, untuk mendukung kelancaran arus barang (speed). Kedua, mengurangi biaya logistik selinga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketiga, mengapresiasi importir dan/ atau eksportir yang memiliki riwayat kepatuhan baik. Namun, MITA Kepabeanan hanya diberikan fasilitas khusus selama memenuhi persyaratan sebagai MITA Kepabeanan.

Baca Juga: Apa Itu SPOP, LSPOP, dan LKOK PBB?

Ketentuan lebih lanjut mengenai MITA Kepabeanan tercantum dalam PMK 229/2015 s.t.d.t.d PMK 211/2016 dan Perdirjen Bea dan Cukai No.PER-11/BC/2017

Simpulan
MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. Layanan khusus tersebut di antaranya pemeriksaan pabean dilakukan secara minimal, penyampaian pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap dapat dilakukan secara paperless.

Selain itu, MITA Kepabeanan mendapatkan layanan khusus dari Client Coordinator, dapat menggunakan jaminan kepabeanan berupa jaminan perusahaan atau Corporate Guarantee jika diperkenankan menggunakan mekanisme pembayaran berkala. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu JKK dan JKm?

Topik : MITA Kepabeanan, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 10 September 2020 | 11:38 WIB
Terimakasih Ilmunya DDTC
1
artikel terkait
Rabu, 02 September 2020 | 18:21 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 31 Agustus 2020 | 18:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Agustus 2020 | 17:55 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 26 Agustus 2020 | 19:07 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:50 WIB
KABUPATEN BADUNG