Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Master File Wajib Pajak?

A+
A-
13
A+
A-
13
Apa Itu Master File Wajib Pajak?

BEBERAPA aspek prioritas yang harus dimiliki sistem administrasi pajak adalah daftar wajib pajak, penetapan nomor identitas wajib pajak, dan sebuah master file. Dari sini akan terbangun adanya fondasi sistem pajak yang terintegrasi antara satu dan lainnya.

Untuk menciptakan tata administrasi pajak yang baik, perlu dilandasi dengan basis pajak yang mutakhir dan terpercaya. Untuk itu, dibutuhkan adanya sebuah master file wajib pajak yang dapat diandalkan dalam menjalankan proses bisnis pajak. Lantas, apa itu master file wajib pajak?

Definisi

INTERNATIONAL Monetary Fund (1992) menjelaskan taxpayer master file adalah tempat seluruh basis data sehingga otoritas pajak tidak perlu lagi bergantung pada data dan dokumen wajib pajak sebagai sumber data tunggal.

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Menurut Brondolo dan Zhiyong (2017) taxpayer master file merujuk pada database terkait dengan data perpajakan berisi informasi akun dari masing-masing wajib pajak. Adapun informasi yang dimaksud meliputi jenis pajak yang terutang, intensitas pelaporan dan pembayaran pajak, hingga jumlah pajak terutang yang dibayar.

World Bank (2005) menyebut terdapat beberapa hal yang dimuat dalam master file, antara lain daftar semua jenis pajak yang terutang oleh wajib pajak; riwayat pelaporan dan pembayaran dari setiap jenis pajak; dan informasi umum lainnya seperti nama, alamat, dan kegiatan bisnis wajib pajak.

Nantinya, otoritas pajak akan bertanggung jawab untuk menjaga basis data pada master file serta memperbarui master file secara berkala. Tak hanya itu, otoritas pajak juga harus menganalisis dampak ekonomi dari informasi yang tersedia pada master file wajib pajak.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Dari hasil analisis tersebut, otoritas pajak akan melakukan koordinasi terkait dengan penetapan kebijakan pajak ke depannya. Hal tersebut juga menjadi landasan adanya rekomendasi perubahan dalam kebijakan pajak yang ada.

Pada sistem administrasi pajak Indonesia, pembuatan master file wajib pajak telah lama dilakukan. Master file wajib pajak berperan penting dalam terselenggaranya proses bisnis perpajakan yang optimal. Selain itu, master file wajib pajak juga kerap dibenahi dan diperbarui oleh otoritas pajak.

Dalam master file wajib pajak yang dimiliki Ditjen Pajak (DJP), ada status masing-masing wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk pengelolaan basis data dan pengawasan.

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Adapun status wajib pajak yang diberikan antara lain wajib pajak aktif, yaitu wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selanjutnya, wajib pajak non efektif, yaitu wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Kemudian, wajib pajak hapus, yaitu wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak dan telah dilakukan penghapusan NPWP.

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Ada pula wajib pajak aktivasi sementara, yaitu wajib pajak hapus yang statusnya diaktifkan sementara paling lama 1 bulan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. (SE-27/2020)

Untuk tetap dapat menjaga validitas dan kualitas dari master file wajib pajak, perlu adanya pembenahan data master file wajib pajak yang dilakukan secara berkala. Adapun pembenahan data master file wajib pajak adalah serangkaian kegiatan pemutakhiran data identitas wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak (PKP).

Kegiatan yang dimaksud meliputi perekaman data atau perubahan data identitas wajib pajak atau PKP, updating data, termasuk permintaan kelengkapan data untuk melengkapi data master file wajib pajak atau PKP (Lampiran SE-60/2009).

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya

Perekaman data wajib pajak/PKP atau updating data master file wajib pajak dilakukan oleh Seksi Pelayanan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi dengan menggunakan dokumen sumber. Pada Seksi Pelayanan, dokumen sumber yang digunakan berupa formulir perubahan data dan pindah wajib pajak dan/atau PKP atas permohonan wajib pajak atau PKP.

Kemudian, pada Seksi Pengolahan Data Dan Informasi terdapat 4 dokumen sumber yang dapat digunakan. Pertama, perubahan data identitas wajib pajak yang disampaikan oleh wajib pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan. Kedua, data identitas wajib pajak atau PKP hasil pemeriksaan.

Ketiga, data identitas wajib pajak atau PKP hasil penelitian. Keempat, formulir kelengkapan data identitas wajib pajak atau PKP yang dikirimkan oleh wajib pajak atas permintaan account representative (AR).

Baca Juga: Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Simpulan

INTINYA master file wajib pajak adalah database yang memuat semua data informasi wajib pajak. Informasi tersebut terdiri atas daftar semua jenis pajak yang terutang, riwayat pelaporan dan pembayaran dari setiap jenis pajak, dan informasi umum lainnya seperti nama, alamat, dan kegiatan bisnis wajib pajak. (kaw)

Topik : kamus, kamus pajak, pajak, kamus administrasi pajak, master file wajib pajak, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

Rabu, 26 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Deklarasi Inisiatif atau Voluntary Declaration?

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap