Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa itu Formulir 1771 dan Lampiran 1771 I-VI

A+
A-
17
A+
A-
17
Apa itu Formulir 1771 dan Lampiran 1771 I-VI

MELALUI PER-06/PJ/2020 Ditjen Pajak (DJP) memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2019 bagi wajib pajak badan. Pemberian relaksasi ini juga disampaikan melalui Siaran Pers No.SP-16/2020 yang dipublikasikan Minggu (19/4/2020).

Relaksasi ini membuat SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa Formulir 1771 beserta lampiran 1771 I-VI, transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Namun, wajib pajak harus bersedia melengkapi laporan keuangan dan berbagai dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No.06/PJ/2019 paling lambat 30 Juni 2020 dengan menggunakan formulir SPT pembetulan.

Baca Juga: Apa Itu Tax Effort?

Wajib pajak yang ingin memanfaatkan relaksasi ini harus terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan melalui menu Layanan Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang ada di DJP Online. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan formulir 1771 dan lampiran 1771 I-VI?

Formulir 1771
MERUJUK pada Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak No.19/PJ/2009, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang salah satunya meliputi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 1771.

Lebih lanjut, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 1771 atau formulir 1771 adalah formulir SPT Tahunan PPh yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Melalui formulir tersebut wajib pajak badan dapat memberitahukan identitas diri, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang/lebih bayar, angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, kompensasi kerugian fiskal, PPh final, serta penghasilan lain yang bukan objek pajak.

Merujuk Peraturan Dirjen Pajak No.PER-19/PJ/2014, formulir ini terdiri atas formulir Induk SPT Tahunan PPh badan 1771 yang terdiri atas 2 halaman. Formulir ini wajib diisi untuk melaporkan perhitungan PPh terutang. Selain itu, formulir ini juga terdiri atas enam lampiran yaitu lampiran I-VI yang juga wajib diisi guna melaporkan berbagai informasi terkait dengan wajib pajak.

Lampiran 1771 I
LAMPIRAN ini merupakan formulir isian untuk memberitahukan laporan keuangan komersial dan penghitungan penghasilan neto fiskal. Informasi yang harus diisi pada lampiran ini diantaranya penghasilan neto komersial dalam dan luar negeri, PPh yang dikenakan pajak final, penghasilan yang tidaktermasuk objek pajak, serta penyesuaian fiskal.

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

Lampiran 1771 II
LAMPIRAN ini merupakan formulir yang diisi untuk memberitahukan perincian harga pokok penjualan (HPP), biaya usaha secara komersial, dan biaya dari luar usaha. Informasi yang harus diisi pada lampiran ini diantaranya nominal pembelian bahan atau barang dagangan, biaya transportasi, biaya sewa, persedian awal dan akhir.

Lampiran 1771 III
LAMPIRAN ini merupakan formulir yang diisi untuk melaporkan kredit pajak dalam negeri. Melalui formulir ini wajib pajak dapat memberitahukan rincian kredit PPh pasal 23 dan PPh pasal 22 yang diterima perusahaan selama tahun pajak yang bersangkutan.

Lampiran 1771 IV
LAMPIRAN ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak yang bersangkutan.

Baca Juga: Siap-Siap, Wajib Pajak Bakal Terima Email Blast Lagi dari DJP

Lampiran 1771 V
LAMPIRAN ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Melalui formulir ini wajib pajak dapat memerinci nama, alamat, NPWP, besaran modal yang diseetor serta jumlah dividen yang diberikan.

Lampiran 1771 VI
LAMPIRAN ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afialisi.

Lampiran Khusus dan Dokumen Lain
SELAIN lampiran pokok yang menjadi satu kesatuan dalam formulir 1771, terdapat pula formulir lampiran khusus 1A hingga 8A yang perlu diisi oleh wajib pajak. Lampiran khusus tersebut berisi infomasi diantaranya daftar penyusutan dan amortisasi, serta daftar cabang utama perusahaan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

Selain itu, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2019 terdapat pula dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 1771. Anda dapat menyimak daftar dokumen ini pada artikel ‘Daftar Dokumen Lampiran SPT Tahunan PPh OP & Badan’.(Bsi)

Topik : Formulir 1771, Lampiran 1771 I-IV, kamus pajak, pelaporan SPT, relaksasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Setoran Pajak 78% dari Target, Kepatuhan WP Lapor SPT Capai 88%

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Insentif Pajak?

Senin, 29 November 2021 | 17:04 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandara?

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo