Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

A+
A-
4
A+
A-
4
Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) membuka saluran baru pengaduan nasabah. Layanan bernama Lini Bappebti ini diyakini bisa mempermudah nasabah dalam mengakses informasi tentang perdagangan berjangka komoditas (PBK), sistem resi gudang (RSG), dan pasar lelang komoditas (PLK).

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan pembentukan Lini Bappebti merupakan tindak lanjut atas masukan yang disampaikan Komisi VI DPR. Saluran ini juga mengakomodasi korban praktik perdagangan menggunakan robot trading dan PBK ilegal pada umumnya.

"Lini Bappebti merupakan perluasan layanan Bappebti yang sebelumnya merupakan saluran pengaduan nasabah pialang berjangka komoditas," ujar Didid dalam keterangan resminya, Jumat (24/6/2022).

Baca Juga: Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan

Lini Bappebti tersedia dalam 4 saluran telepon pada nomor 021-2301665, 021-2301654, 021-2301645, dan 021-2301663. Saluran tersebut beroperasi setiap hari kerja pada pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Pemerintah mencatat dunia usaha PBK mengalami perkembangan cukup pesat, baik dari sisi transaksi, komoditas, dan jumlah nasabahnya. Jumlah pelanggan yang terdaftar untuk perdagangan fisik aset kripto per Mei 2022 tercatat sebanyak 14.1 juta pelanggan.

Sebelumnya, saluran pengaduan bisa disampaikan secara daring melalui www.bappebti.go.id/pengaduanonline. Sejak 2015, Bappebti juga menyediakan layanan informasi untuk masyarakat melalui SMS dan Whatsapp Center di nomor 0811 1109 901.

Baca Juga: Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun

Selain itu, masyarakat juga masih bisa mengakses informasi mengenai perdagangan berjangka komoditas melalui alamat email [email protected] (sap)


Topik : perdagangan berjangka komoditi, Bappebti, investasi, trading, robot trading, binary option, investasi bodong

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 11 Juli 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga: Potensi Ekonomi Digital Ditaksir Rp4.531 Triliun pada 2030

Kamis, 07 Juli 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Perlu Sekuritisasi KPR untuk Atasi Backlog Perumahan

Senin, 04 Juli 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kembangkan Sistem Aplikasi KEK, Pemerintah Yakin Investasi Makin Mudah

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka