Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

4 Kegiatan dalam Proses Persiapan Penyidikan Pajak, Apa Saja?

A+
A-
2
A+
A-
2
4 Kegiatan dalam Proses Persiapan Penyidikan Pajak, Apa Saja?

PELAKSANAAN penyidikan memiliki serangkaian kegiatan yang terdiri dari 7 tahapan. Ketujuh tahapan yang dimaksud ialah persiapan penyidikan, penindakan dan pencegahan, pengolahan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan sanksi, laporan kemajuan pelaksanaan penyelidikan, pemberkasan, dan penghentian penyidikan.

Artikel ini membahas mengenai proses persiapan penyidikan di bidang perpajakan.

Adapun tata cara mengenai proses persiapan penyidikan di bidang perpajakan tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (SE-06/2014) beserta Lampirannya. Dalam Lampiran SE-06/2014, setidaknya terdapat 4 kegiatan yang dilakukan dalam proses persiapan tersebut.

Baca Juga: Prosedur Permohonan dan Pelaporan Insentif Supertax Deduction Vokasi

Pertama, pengusulan penyidikan. Berdasarkan pada Bab II SE-06/2014, setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh kantor wilayah Ditjen Pajak (DJP), akan ditindaklanjuti dengan usulan penyidikan.

Usulan penyidikan tersebut disampaikan kepada Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP untuk dilakukan penelaahan. Hasil penelaahan terhadap suatu kasus di bidang perpajakan tersebut berupa simpulan dapat ditingkatkan ke penyidikan, belum dapat ditingkatkan ke penyidikan, atau tidak ditingkatkan ke penyidikan.

Apabila hasil penelaahan menyimpulkan konsep laporan pemeriksaan bukti permulaan belum dapat atau tidak ditingkatkan ke penyidikan maka proses pemeriksaan bukti permulaan masih terus dilanjutkan.

Baca Juga: Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Sementara itu, jika hasil penelaahan menyimpulkan usulan penyidikan diterima maka laporan pemeriksaan bukti permulaan akan ditutup dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan kejadian.

Kedua, penerbitan surat perintah penyidikan. Laporan kejadian yang disusun tim pemeriksaan bukti permulaan menjadi dasar bagi DJP untuk menerbitkan surat perintah penyidikan. Dalam surat perintah penyidikan tersebut, terdapat identitas pihak penyidik yang bertanggung jawab atas kasus tertentu.

Penyidik yang telah ditunjuk tersebut dapat diganti apabila penyidik meninggal dunia, telah memasuki masa pensiun, dipindahtugaskan atau dimutasi ke tempat lain, diberhentikan sebagai penyidik, atau penyidikan berhalangan secara tetap.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 juncto Pasal 44 ayat (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Ketiga, rencana penyidikan. Rencana penyidikan adalah kerangka kerja yang dibuat oleh penyidik sebelum pelaksanaan penyidikan. Sebelum membuat rencana penyidikan, pihak penyidik akan mempelajari laporan kejadian dan laporan hasil pemeriksaan bukti permulaan terlebih dahulu.

Dalam membuat kerangka kerja tersebut, penyidik diperkenankan bekerja sama dengan pemeriksa bukti permulaan untuk melakukan gelar perkara dan mempelajari bahan bukti yang telah diperoleh dalam pemeriksaan bukti permulaan.

Baca Juga: Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

Kegiatan mempelajari laporan dan gelar perkara tersebut dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari dugaan peristiwa pidana dan unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi.

Berdasarkan pada pendalaman unsur-unsur tindak pidana dan/atau gelar perkara, penyidik menyusun rencana penyidikan sebagai acuan pelaksanaan penyidikan. Dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan, penyidik diwajibkan untuk menyelenggarakan administrasi penyidikan.

Keempat, setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, penyidik akan segera membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirimkan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Syarat dan Ketentuan Memperoleh Insentif Supertax Deduction Vokasi

Dalam proses penyidikan, pihak penyidik yang ditunjuk dapat meminta bantuan asistensi ataupun berkoordinasi dengan pihak Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP dan kantor wilayah DJP dalam satu wilayah kerja penyidik. Proses permohonan bantuan asistensi ataupun koordinasi diatur lebih lanjut dalam lampiran SE-06/2014. (kaw)

Topik : kelas pajak, penyidikan pajak, kelas penyidikan pajak, kewenangan penyidik

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Agustus 2021 | 16:15 WIB
PENYIDIKAN PAJAK (7)

Penyitaan dalam Penyidikan Pajak, Begini Ketentuannya

Kamis, 29 Juli 2021 | 15:46 WIB
PENYIDIKAN PAJAK (6)

Penggeledahan dalam Penyidikan Pajak, Begini Prosesnya

Selasa, 27 Juli 2021 | 14:45 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (20)

Bukper Secara Tertutup dalam Pemeriksaan Pajak

Selasa, 27 Juli 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pelaksanaan Penangkapan dan Penahanan dalam Penyidikan Pajak

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya